Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Kemendagri minta masukan Jayawijaya untuk susun LKD dan LAD
  • Kamis, 27 Juli 2017 — 00:01
  • 902x views

Kemendagri minta masukan Jayawijaya untuk susun LKD dan LAD

FGD itu tentang lembaga adat desa yang merupakan salah satu amanah undang-undang dalam menyusun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).
Suasana Focus group discussion (FGD) tentang lembaga adat desa di Gedung Wio kantor bupati Jayawijaya-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Wamena, Jubi - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, persisnya Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa, pada Rabu (26/7/2017), mengunjungi Kabupaten Jayawijaya dan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).

FGD itu tentang lembaga adat desa yang merupakan salah satu amanah undang-undang dalam menyusun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Ir. Armiyanti dari Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri mengatakan, melalui FGD tersebut, pihaknya ingin mengetahui lebih jelas tentang bagaimana pemerintahan di Jayawijaya dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi peraturan adat lokal.

“Jadi, kami ingin melihat seperti apa masyarakat di negara kita ini menyelenggarakan pemerintahan dengan adanya  adat yang kita junjung tinggi, karena pemerintah mengakui asal usul adat menjadi kearifan lokal di dalam regulasi itu harus diakomodir,” kata Armiyanti kepada wartawan.

Ia mengatakan, Jayawijaya dipilih karena diyakini masih menjunjung dan berlangsung kehidupan asli masyarakat setempat. Provinsi lain yang didatangi untuk kegiatan yang sama adalah Bali, Sumatera Barat, Maluku, dan Kalimantan Tengah.

“Kita memilih di Indonesia bagian timur ini khususnya di Papua yang adatnya masih asli ada di Kabupaten Jayawijaya,” ucapnya.

Hasil diskusi kelompok itu nantinya akan diangkat menjadi materi subtansi pada kebijakan di kementerian dalam negeri dalam penyusunan LKD dan LAD.

“Karena di sini mitra pemerintah desa kampung itu setelah pemerintah desa ada badan pemusyarawatan kampung, kemudian tak lupa yang berperan di desa adalah LKD dan LAD di dalamnya termasuk RT/RW, PKK, Karang taruna dan posyandu.”

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengakui, pihaknya belum pernah menyelenggarakan program tersebut.

Sekda mengatakan, tim dari kemendagri meminta masukan dari semua pihak terkait yang terlibat dalam FGD untuk melengkapi regulasi tentang lembaga adat desa. Sehingga, diharapkan dapat menjawab kebutuhan di daerah.

“Harus dilihat bahwa masukan kita dengan masukan daerah di Jawa punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin juga mereka bisa menyesuaikan dengan masukan kami, sehingga ada yang masuk dengan kebutuhan kami yang bisa terjawab baik di tingkat kampung maupun distrik di Jayawijaya,” ujar Walilo. (*)

loading...

Sebelumnya

Siswa-siswi Sulut dari program SMN kunjungi Wamena

Selanjutnya

Forum anak daerah Jayawijaya akan segera dibentuk

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe