Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Ketua PGRI Papua: dana BOS tak cukupi kebutuhan sekolah
  • Kamis, 27 Juli 2017 — 00:28
  • 1446x views

Ketua PGRI Papua: dana BOS tak cukupi kebutuhan sekolah

Ia mengatakan, ada sekitar 85 item yang harus dibahas dalam Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli). Beberapa waktu lalu telah dibahas, namun belum sepenuhnya dikategorikan sebagai pungli.  
Ilustrasi para peserta didik saat mengikuti proses belajar-mengajar - Jubi/ Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Syofiardi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi
 
Jayapura, Jubi - Beberapa kasus yang diduga pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa sekolah yang diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua, menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Nomensen Mambraku perlu ditilik ulang.
 
Ia mengatakan, ada sekitar 85 item yang harus dibahas dalam Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli). Beberapa waktu lalu telah dibahas, namun belum sepenuhnya dikategorikan sebagai pungli.
 
"Saya sebagai Ketua PGRI wajib melindungi sekolah dan para guru, saya mencontohkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap sekolah bervariasi sesuai jumlah murid, jika satu sekolah mendapatkan dana BOS Rp1 juta, maka untuk membeli satu unit komputer tidak cukup, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan 32 unit komputer untuk satu ruangan laboratorium," katanya.
 
Jika sekolah tidak melakukan donasi melalui komite sekolah, kata Mambraku, maka sekolah tersebut tidak akan sanggup mendapatkan komputer sebanyak itu. Karena itu, menurutnya, sekolah membutuhkan donasi yang dikumpulkan melalui keputusan bersama komite sekolah.
 
Mambrau yang juga Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Cenderawasih (FKIP Uncen), menyebutkan dana BOS hanya bisa digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang ringan, seperti atap bocor.
 
Sedangkan skala pembangunan sebuah ruangan tidak bisa. Padahal sekolah di Kota Jayapura banyak yang rusak. Jika pengumpulan dana untuk ini termasuk pungli maka sulit untuk memajukan sekolah.
 
“Saya sudah mengelilingi semua sekolah YPK yang ada di Kota Jayapura dan kebanyakan sekolahnya sudah rusak, padahal pemerintah mempunyai kewajiban akan hal tersebut," katanya.
 
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda mengimbau sekolah-sekolah di wilayahnya untuk tidak pilih kasih dan tidak melakukan pungli dalam menerima siswa di SD hingga SMA dan SMK, karena tidak sesuai aturan. (*)
 

loading...

Sebelumnya

STT Walter Post Jayapura kukuhkan tiga doktor baru

Selanjutnya

Heroes Telkomsel lakukan kegiatan pendidikan di Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe