Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Serapan APBD Merauke masih 17 persen
  • Kamis, 27 Juli 2017 — 12:28
  • 640x views

Serapan APBD Merauke masih 17 persen

Salah satu penyebab perputaran uang tak jalan, akibat belum dilantiknya sebagian besar pejabat di lingkungan Pemkab Merauke. Sampai sekarang, mereka berstatus sebagai pelaksana tugas yang memiliki batasan kewenangan.
Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa sedang berkomunikasi dengan salah seorang warga – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa menegaskan, serapan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, masih sangat rendah. Akibatnya, perputaran uang di rakyat kecil, pincang atau tidak berjalan normal.

“Memang beberapa waktu lalu, serapan baru 17 persen. Tidak tahu sekarang, apakah sudah mengalami peningkatan atau tidak. Tetapi jelasnya, sangat rendah, apalagi sudah memasuki Juli. Ini akan berdampak terhadap sidang APBD Perubahan,” ungkap Fransiskus kepada Jubi Rabu (26/7/2017).

Salah satu penyebab perputaran uang tak jalan, akibat belum dilantiknya sebagian besar pejabat di lingkungan Pemkab Merauke. Sampai sekarang, mereka berstatus sebagai pelaksana tugas yang memiliki batasan kewenangan.

“Kalau tidak salah, baru dua kepala dinas yang definitif yakni Dinas PU serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke. Sedangkan dinas lain, pejabatnya masih Plt,” ujarnya.

Dari pertemuan bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze beberapa waktu lalu, kalau bulan Juli ini, akan dilakukan evaluasi sekaligus dikukuhkan pejabat yang berstatus Plt. Namun sampai sekarang, belum ada tindak lanjut.

“Kami akan kembali mempertanyakan, jika tak ada realisasi. Apa yang kita kritisi ini, semata-mata demi menjawab keluhan masyarakat selama ini,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Marotus Solikah mengakui perputaran uang tidak jalan baik. Akibatnya serapan APBD yang rendah.

“Tidak dapat dipungkiri kalau roda perekonomian tak berjalan baik dan dampaknya sangat besar terhadap masyarakat di tingkat bawah. Saya kira ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk menindaklanjuti,” pintanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bukti kepemilikan tanah diserahkan ke tim komnas HAM

Selanjutnya

Harga mahal, petani tak sanggup beli pupuk non subsidi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe