Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Permasalahan tanah jangan diselesaikan dengan pemalangan
  • Kamis, 27 Juli 2017 — 12:42
  • 861x views

Permasalahan tanah jangan diselesaikan dengan pemalangan

Setelah bukti kepemilikan pembayaran dikantongi disertai pelepasan secara adat, maka dilakukan pertemuan dengan menghadirkan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken bersama aparat kampung setempat serta seorang tokoh Marind, Harry Ndiken.
Pertemuan pemilik hak ulayat bersama masyarakat eks transmigrasi di balai kampung Telaga Sari – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi - Ketua LMA Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken menegaskan, jika ada permasalahan tentang tanah, agar dibicarakan dengan baik-baik. Tidak boleh melakukan pemalangan.

Ignasius mengatakan hal tersebut saat berkunjung ke Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kedatangannya karena adanya aduan dari masyarakat tentang pemilik ulayat tanah di kampung tersebut mendatangi rumah-rumah warga eks transmigrasi, meminta pembayaran tanah seluas 25 hektare yang telah dimanfaatkan untuk pembukaan areal persawahan selama ini.

Setelah bukti kepemilikan pembayaran dikantongi disertai pelepasan secara adat, maka dilakukan pertemuan dengan menghadirkan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken bersama aparat kampung setempat serta seorang tokoh Marind, Harry Ndiken.

“Saya kira semua bukti kepemilikan tanah telah ditunjukkan oleh warga eks transmigrasi yang membeli. Jadi, pemilik ulayat bisa melihat langsung dan tak mempersoalkan di kemudian hari nanti,” pintanya.

Seorang warga eks transmigrasi, Riyanto kepada Jubi Rabu (26/7/2017) menjelaskan, pada tahun 1999, bersama sejumlah warga, mereka membeli tanah dari pemilik ulayat, Gwido Balagaize. Ada transaksi jual beli lengkap dengan meterai.

Namun beberapa pekan lalu, anak dari Gwido Balagaize, Maxi Balagaize mendatangi rumah warga eks transmigrasi, mempersoalkan bukti pembelian dalam kuitansi dengan pelepasan secara adat yang tak sesuai. Dalam kuitansi hanya 17,5 hektare dibeli. Sedangkan surat pelepasan mencapai 25 hektare.

“Memang saat mereka datang, kami belum memberikan penjelasan, karena masih mencari bukti-bukti pembayaran terlebih dahulu. Setelah ditemukan, akhirnya dilakukan pertemuan dengan menghadirkan pemilik hak ulayat bersama warga setempat,” katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung kemarin, demikian Riyanto, semua bukti pembelian ditunjukkan dilengkapi dengan tanda tangan penerima. Akhirnya, pemilik ulayat juga menerima dan tidak mempersoalkan.

Kepala Kampung Telaga Sari, Surono menambahkan, pihaknya mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaian. Sehingga hari ini, kedua belah pihak baik pemilik hak ulayat bersama warga transmigrasi, duduk bersama sekaligus dibicarakan.

“Kuncinya adalah menunjukkan bukti pembayaran. Ya, karena sudah jelas telah ada pembayaran dan pelepasan secara adat, maka tidak boleh ada yang menggugat kembali ,” pinta dia. (*)

Sebelumnya

24 mobil Anggota DPRD segera ditarik

Selanjutnya

DPRD Merauke kecewa tak dilibatkan bahas investasi kelapa sawit

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe