Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kemendagri : kondisi APIP masih rendah
  • Minggu, 30 Juli 2017 — 20:07
  • 1520x views

Kemendagri : kondisi APIP masih rendah

Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri, Dadang Sumantri, mengatakan kehadiran APIP merupakan suatu kebutuhan para pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan perangkat daerah.
 Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dadang Sumantri dan Inspektur Papua, Anggiat Situmorang saat disambut tarian adat - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kehadiran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan masih sangat rendah. Salah satu yang dinilai kurang independensi tata kelola dan sumber daya.

Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri, Dadang Sumantri, mengatakan kehadiran APIP merupakan suatu kebutuhan para pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan perangkat daerah.

"Untuk itulah bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan langkah strategis yang akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam penguatan APIP secara nasional," kata Dadang kepada wartawan, di Nabire belum lama ini.

Baru-baru ini, Kemendagri melakukan kerjasama dengan KPK untuk merumuskan dan menyiapkan surat kepada presiden untuk mendapatkan dukungan langsung. Ada lima poin.   

Pertama, menempatkan inspektorat daerah menjadi lembaga kuasi vertikal, dimana inspektur daerah perangkat diangkat diberhentikan kepala daerah dengan seizin Mendagri.

“Ini desakan KPK kepada kami, terus terang kami masih bertahan, inspektorat itu merupakan perangkat daerah, sehingga diambil solusi kuasi vertikal ini menjadi solusi allternatif yang bisa memenuhi keinginan KPK maupun dari asas pemerintahan,” ucapnya.

Kedua, mengusulkan kedudukan eselonering inspektorat daerah. “Ini juga kelihatannya agak berat, tetapi keinginan dari KPK ingin mendorong supaya minimal setengah strip di bawah sekda.”

Ketiga, mengatur rincian program dari kegiatan pengawasan yang wajib dianggarkan dalam APBD sesuai Pasal 14 PP 12/2017 untuk APBD 2018 terdapat 31 jenis kegiatan yang wajib dianggarkan oleh daerah dan telah diamanatkan dalam lampiran V angka 41 Permendagri 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017.

“Jadi berapa lokasi, jumlah APIP yang tersedia, jarak dan sebagainya bisa dihitung, disesuaikan dengan keuangan daerah,” sambungnya.

Poin keempat, menambah kebutuhan tenaga fungsional APIP baik PIM II maupun auditor yang secara nasional dibutuhkan kurang lebih 46 ribu, namun baru terisi 16 ribu. Untuk itu, Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah melakukan inpassing sesuai dengan PermenPAN No. 26/2016.

Poin terakhir, tata kelola APIP meliputi pola pelaporan, penerapan dan standar pengawasan serta penjaminan mutu hasil pengawasan bekerjasama dengan BPKP.

Sementara itu, Inspektur Papua, Anggiat Situmorang menilai APIP secara kuantitas dan kualitas perlu ditingkatkan karena jumlah SDM untuk provinsi, kabupaten dan kota masih sangat kurang.

“Harapannya Pak Presiden, untuk 2018, inspektorat provinsi, kabupaten dan kota minimal harus mencapai level III, yakni sudah mampu untuk menginsurens dan mengkonsultasi SKPD di wilayah masing-masing,” kata Anggiat. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Bapenda Papua sweeping kendaraan tak bayar pajak

Selanjutnya

Pemprov Papua ingin SDM pengelola aset handal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe