Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Advertorial
  3. Dianggap hanya lelucon, tiga paslon tolak undangan KPU
  • Selasa, 01 Agustus 2017 — 13:55
  • 1376x views

Dianggap hanya lelucon, tiga paslon tolak undangan KPU

Tiga pasangan calon (paslo) Bupati dan Wakil Jayapura menolak undangan KPU Papua tertanggal 28 Juli 2017 untuk menghadiri pertemuan, 31 juli 2017 terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Kabupaten Jayapura, 9 Agustus 2017.
Dari kiri ke kanan, calon Bupati Jayapura nomor urut 5, Jansen Monim, calon Bupati Jayapura nomor urut 3, Godlief Ohee, dan calon Bupati Jayapura nomor urut 1, Yanni - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Tiga pasangan calon (paslo) Bupati dan Wakil Jayapura menolak undangan KPU Papua tertanggal 28 Juli 2017 untuk menghadiri pertemuan, 31 juli 2017 terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Kabupaten Jayapura, 9 Agustus 2017.

Ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang menolak menghadiri undangan KPU Papua sebagai pelaksana PSU Kabupaten Jayapura mendatang yakni paslon nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya, paslon nomor urut 3, Godlief Ohee-Frans Gina, dan paslon nomor urut 5, Jansen Monim-Abdulrahman Sulaeman, menilai undangan itu hanya lelucon KPU Papua sebagai KPUD Kabupaten Jayapura, karena pihaknya diundang pada H-9 sebelum pelaksanaan PSU.

Calon Bupati Jayapura nomor urut 1, Yanni mengatakan ada beberapa poin pernyataan sikap pihaknya yakni, undangan pertemuan ini tidak lebih dari hanya sebuah lelucon yang sebenarnya tidak lucu, karena hanya tinggal sembilan hari pelaksanaan PSU, baru pihaknya untuk pertamakalinya diundang oleh KPU Papua sebagai KPUD Kabupaten Jayapura.  

"Oleh karena itu patut kami bertanya, mengapa baru hari ini setelah tinggal sembilan hari pelaksanaan pemungutan suara , kami baru diundang untuk membicarakan PSU. Kami patut bertanya, dengan waktu yang tinggal sembilan hari ini, apa yang mau dibicarakan? apa yang mau didiskusikan, apa yang mau dibahas," kata Yanni dalam pesan elektronik yang diterima Jubi, Senin (31/7/2017) malam.

Pihaknya menilai semuanya telah dipersiapkan secara diam-diam, tertutup dan tidak demokratis. Oleh karena itu tiga paslon ini harus menyatakan KPU Papua sebagai KPUD Kabupaten Jayapura tidak lagi berpegang pada asas keterbukaan, demokratis dan profesionalisme sebagai norma utama dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pelaksanaan PSU ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Jayapura, tetapi juga di beberapa kabupaten lain di Papua. Akan tetapi perlakuan KPU Papua melaksanakan PSU di Kabupaten Jayapura berbeda dengan kabupaten lain," ujarnya.

Katanya, di kabupaten lain, seluruh komponen termasuk peserta dan tim jauh-jauh hari diundang membicarakan masalah PSU, namun di Kabupaten Jayapura PSU tinggal sembilan hari baru paslon lain diundang.

"Kami menyadari, penetapan  tahapan, program dan jadwal PSU merupakan kewenangan penyelenggara. Tetapi kewenangan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan wajib dijalankan secara jujur, mandiri, terbuka, demokratis, profesional dan akuntable sebagai asas penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam perundang-undangan," katanya.

Calon Bupati Jayapura nomor urut 3, Godlief Ohee, mengatakan sikap tidak terbuka dan tidak demokratis yang dipertontonkan KPU Papua  sebagai KPUD Kabupaten Jayapura telah berdampak sistemik terhadap profesionalisme dan integritas penyelenggaraan PSU pilkada Kabupaten Jayapura. Salah satunya dimana tahapan dan kegiatan pembentukan penyelenggara tingkat bawah dilakukan tanpa pengawasan Bawaslu Provinsi Papua.

"Bagaimana mungkin  pembentukan perangkat penyelenggara bisa diawasi jika perangkat pengawas tingkat bawah belum terbentuk. Ini adalah pelanggaran serius terhadap perundang-undangan serta putusan DKPP," kata Godlief.

Katanya, sehubungan hal-hal tersebut, pihaknya menyatakan menolak pertemuan itu dan hanya  bersedia mengikuti pertemuan apabila KPU Papua sebagai KPUD Kabupaten Jayapura menetapkan penunduaan pelaksanaan PSU dan mengembalikan proses persiapan PSU dari awal tahapan dengan melibatkan pihaknya sebagai peserta pemilihan. 

Sementara calon Bupati Jayapura nomor urut 5, Jansen Monim, mengatakan hal ini dinyatakan pihaknya karena tidak mau bertanggung-jawab terhadap berbagai penyimpangan dan potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang akan timbul akibat proses pelaksanaan PSU  yang tidak jujur, tidak terbuka, tidak demokratis dan  tidak profesional. (*) 

 

Sebelumnya

Gubernur Enembe, Olahraga, dan Identitas

Selanjutnya

Inpres PON XX ditargetkan terbit sebelum 17 Agustus 2017

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe