Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mathea: apakah Mimika masih bagian dari Indonesia?
  • Selasa, 01 Agustus 2017 — 21:11
  • 1139x views

Mathea: apakah Mimika masih bagian dari Indonesia?

"Saya tidak tahu, Mimika ini negara sendiri bagian dari Amerika atau masih dalam negara Indonesia. Pemerintah pusat, terutama kementerian terkait yakni Mendagri dan Menteri Pendidikan, harusnya turun tangan menyelesaikan masalah DPRD Mimika dan nasib guru honorer," kata Mathea
Ilustrasi gedung DPRD Mimika - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Mathea Mamoyao, legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Nabire dan Papua, menyoroti berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Mimika belakangan ini.

Ia mengatakan, belakangan ini muncul berbagai masalah di kabupaten tempat beroperasinya tambang emas dan tembaga milik Amerika, PT. Freeport. Mulai dari kisruh PHK karyawan Freeport, posisi anggota DPRD Mimika yang hingga kini tidak jelas setelah gubernur Papua mencabut SK pelantikan 24 November 2015, dan masalah terbaru adalah hak para guru honorer di Mimika yang sudah enam bulan tidak dibayar. 

"Saya tidak tahu, Mimika ini negara sendiri bagian dari Amerika atau masih dalam negara Indonesia. Pemerintah pusat, terutama kementerian terkait yakni Mendagri dan Menteri Pendidikan, harusnya turun tangan menyelesaikan masalah DPRD Mimika dan nasib guru honorer," kata Mathea menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (1/8/2017).

Katanya, ketika ada masalah di kabupaten lain di Papua, bahkan di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah pusat turun tangan hingga terkadang terkesan mengintervensi. Tapi masalah di Mimika, sejak dulu hingga kini, kesannya didiamkan. 

"Sampai sekarang banyak masalah tapi seakan-akan didiamkan oleh pemerintah pusat. Ini ada apa? Pemerintah pusat harusnya memperhatikan itu," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, kisruh hak guru honorer di Mimika kini, salah satu akibat tidak jelasnya posisi anggota DPRD setempat, sehingga tidak ada fungsi kontrol dan pengawasan dari legislatif.

"Kekosongan DPRD Mimika ini berdampak pada pelayanan publik. Pembangunan tidak berjalan baik, tidak ada fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Mimika tahun ini yang nilainya Rp2,9 triliun," katanya. 

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone via teleponnya mengatakan, ketidakjelasan posisi anggota DPRD Mimika perlu segera diselesaikan dalam waktu dekat, karena berimbas terhadap berbagai hal.

"Termasuk pilkada serentak 2018. Mimika salah satu dari tujuh kabupaten di Papua yang akan melaksanakan pilkada mendatang," kata Orwan.

Katanya, bagaimana mungkin parpol dapat mengusung bakal calon dalam pilkada Mimika kalau keterwakilan kursi parpol di DPRD tidak jelas. 

"Padahal salah satu syarat parpol mengusung calon kalau memenuhi 20 persen keterwakilan kursi di DPRD. Baik itu hanya satu partai maupun partai koalisi," ujarnya. (*)  

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Aparat gabungan di Papua diduga tembak 17 OAP, satu tewas

Selanjutnya

KPK dinilai perlu menelusuri aliran dana APBD Mimika

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe