Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. KPK dinilai perlu menelusuri aliran dana APBD Mimika
  • Selasa, 01 Agustus 2017 — 21:17
  • 1489x views

KPK dinilai perlu menelusuri aliran dana APBD Mimika

Hal itu dikatakan Mathea lantaran menilai tidak ada pembangunan yang nampak di Mimika tahun ini, padahal kabupaten tersebut mendapat nominal dana APBD paling besar dibanding 27 kabupaten lain dan satu kota di Papua.
Ilustrasi - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika dan kabupaten lain di wilayah adat Meepago, Mathea Mamoyao menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi penegak hukum lainnya perlu menelusuri aliran dana APBD Mimika tahun ini yang nilainya Rp2,9 triliun.

Hal itu dikatakan Mathea lantaran menilai tidak ada pembangunan yang nampak di Mimika tahun ini, padahal kabupaten tersebut mendapat nominal dana APBD paling besar dibanding 27 kabupaten lain dan satu kota di Papua.  

"Harusnya dana APBD Mimika dan dana lainnya ditelusuri oleh pihak terkait misalnya KPK. Sekarang saja guru honorer menuntut haknya yang sudah enam bulan tidak dibayarkan. Sejauh ini saya belum mendengar ada respons dari pemerintah kabupaten. Ke mana dana untuk pendidikan di Mimika?" kata Mathea menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, kalau memang hak guru honorer tidak dianggarkan dalam APBD tahun ini, seharusnya sejak awal pemerintah setempat jujur dan memberhentikan para guru honorer.

"Tapi risikonya, tidak akan ada tenaga pendidik di wilayah pedalaman Mimika. Atau kalau memang tidak dicantumkan anggarannya dalam DPA, harus dimasukkan dalam APBD perubahan tahun ini," ujarnya.

Katanya, Pemkab Mimika jangan membiarkan masalah itu, karena bagaimanapun keberadaan guru honorer dan guru kontrak di wilayah itu, sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah pedalaman.

"Kalau memang kepala dinas pendidikan tidak mampu menyelesasikan masalah ini, sebaiknya dicopot saja. Bupati harus melihat masalah ini, apalagi sekarang posisi anggota DPRD Mimika tidak jelas," katanya. 

Anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan, Maria Duwitau mengatakan, Pemkab Mimika harus segera memberi kepastian nasib para guru honorer di wilayah itu. Guru honorer menuntut apa yang menjadi haknya.

"Kalau pemkab tidak mampu membayar, jangan mengangkat guru honorer. Kekosongan guru di Mimika karena guru yang berstatus ASN kebanyakan ditarik ke dinas," kata Maria. (*)

loading...

Sebelumnya

Mathea: apakah Mimika masih bagian dari Indonesia?

Selanjutnya

4 orang korban penembakan polisi di Deiyai, Papua dirujuk ke RSUD Nabire

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe