Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dewan adat Meepago temui Komisi I DPRP terkait kasus Deiyai
  • Kamis, 03 Agustus 2017 — 17:15
  • 1156x views

Dewan adat Meepago temui Komisi I DPRP terkait kasus Deiyai

"Perusahaan harusnya mengutamakan rakyat, bukan kejar pembangunan dan uang. Polisi dan Brimob juga jangan langsung tembak tapi bicarakan secara baik-baik," kata Elvis.
Ketua Dewan Adat Meepago, Jhon N.R. Gobay menyerahkan aspirasi kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni, Kamis (3/8/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Setelah kejadian penembakan warga sipil di Deiyai, Ketua Dewan Adat Meepago, Jhon N.R. Gobay bersama seorang rekannya, Agus Kadepa, bertemu Ketua Komisi I Elvis Tabuni, anggota Komisi I Laurenzus Kadepa dan legislator Papua dari daerah pemilihan Deiyai dan sekitarnya, Decky Nawipa, untuk menyampaikan tuntutan pihaknya.

Dalam pertemuan di ruang rapat Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, Kamis (3/8/2017), Gobay mengatakan, ada dua hal utama yang disampaikan pihaknya. Pertama, DPRP segera membentuk tim karena ada berbagai versi dalam kejadian itu. Versi polisi dan masyarakat, sehingga perlu diklarifikasi agar datanya valid. 

"Tapi tidak perlu berdebat mengenai kronologis, nama korban dan lainnya. Yang jelas dalam kejadian ini ada korban dan ada pelaku. Ini pelanggaran hukum dan HAM," katanya.

Poin kedua kata dia, kehadiran Brimob di wilayah Meepago meresahkan masyarakat. Kehadiran mereka mem-back-up perusahaan, katanya, karena mungkin permintaan pihak perusahaan dan kadang ada oknum yang menawarkan diri untuk pengamanan. 

"Mungkin Komisi I dorong evaluasi kehadiran Brimob di sana. Bahkan kalau perlu Brimob ditarik. Sebenarnya aman, tapi kehadiran Brimob secara umum menimbulkan masalah. Tidak perlu ada Brimob di sana, polisi biasa masih bisa negosiasi, juga tidak gunakan senjata. Tapi Brimob tidak," ujarnya.

Pihaknya meminta pelaku diproses hukum secara terbuka, bukan ditangani oleh Propam karena ia khawatir kasusnya akan didiamkan begitu saja.

"Jangan di Propam. Propam ini kita baku tipu saja kalau itu. Selama ini, itu yang terjadi dan kami temukan seperti begitu," katanya. 

Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, tidak hanya anggota Brimob dan polisi, tapi pihak perusahaan yang ketika itu menggunakan aparat keamanan menghadapi masyarakat, harus bertanggungjawab.

"Perusahaan harusnya mengutamakan rakyat, bukan kejar pembangunan dan uang. Polisi dan Brimob juga jangan langsung tembak tapi bicarakan secara baik-baik," kata Elvis.

Katanya, pemerintah Indonesia melalui perangkatnya, harus jujur mengungkap pelaku dan segera diproses hukum. 

"Pengaduan masyarakat ini kami terima dan akan kami teruskan kepada pimpinan untuk dibawa dalam rapat Bamus, guna memastikan langkah DPRP selanjutnya," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Emus: Kapolda dan Kasat Brimob bertanggungjawab dalam kasus Deiyai

Selanjutnya

Kapolda Papua minta maaf kepada keluarga korban Deiyai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe