Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Nicholaus Wenda : TPP berlaku tahun depan
  • Kamis, 03 Agustus 2017 — 17:26
  • 2184x views

Nicholaus Wenda : TPP berlaku tahun depan

"Kami batal laksanakan pertengahan bulan ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Tapi kami dapat pastikan TPP resmi berlaku pada 1 Januari 2018," kata Wenda Kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (3/8/2017).
Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua – Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicholaus Wenda mengatakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang sebelumnya bernama Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) baru akan diberlakukan tahun depan (2018).

"Kami batal laksanakan pertengahan bulan ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Tapi kami dapat pastikan TPP resmi berlaku pada 1 Januari 2018," kata Wenda Kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (3/8/2017).

Saat ini ujar ia, pihaknya masih matangkan persiapan di sisa waktu enam bulan ini, sehingga pada saat diluncurkan, tim telah siap melakukan penilaian.

Namun lanjutnya, dari hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menyimpulkan postur penilaian TPP, masing-masing sebesar 50 persen untuk kinerja dan disiplin.

"Nanti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di SKPD/OPD akan dinilai berdasarkan kehadiran (disiplin) di kantor. Kemudian seberapa rajin ASN itu bekerja. Apabila semakin giat maka akan menerima TPP lebih banyak dibanding yang bekerja biasa-biasa saja,” ucapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, apa pun kendalanya nanti, tahun depan TPP harus bisa dijalankan. Apalagi KPK dalam berbagai kunjungan, sudah menyampaikan Papua merupakan provinsi keempat yang telah menjalankan aplikasi e-budgetting, e-planing maupun sejenisnya.

"Intinya jangan sampai lagi orang menilai kita ini ketinggalan. Sebab dengan mulai memberlakukan sistem ini maka pegawai negeri yang rajin akan menerima tunjangan lebih besar. Ini pastinya akan memacu mereka untuk meningkatkan kinerja mereka," kata Wenda. 

Dia menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja seluruh ASN baik di provinsi, kabupaten maupun kota, mulai saat ini pemerintah sudah harus mulai membiasakan pembagian tugas kepada seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.

"Pembagian ini tentunya bertujuan agar tak ada staf yang menganggur atau tidak mengerjakan tugas. Karena itu, pimpinan SKPD sudah harus mulai membiasakan membagi tugas kepada staf," ucapnya.

"Hal ini juga untuk menghilangkan kesan pegawai malas atau datang ke kantor tapi tidak ada yang dikerjakan," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengatakan mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya mendorong agar produktivitas aparaturnya lebih tinggi dari karyawan swasta. 

"Upaya yang dilakukan di antaranya dengan melakukan perbaikan TPB ASN di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota," kata Elia.

Dirinya berharap dengan adanya perbaikan TPB, kesan kinerja pegawai pemerintahan (negeri), lebih rendah dari karyawan swasta bisa hilang.

"Saya harap dengan dinaikkannya TPB, para pegawai juga bisa meningkatkan kinerja sehingga tidak ada lagi alasan yang mengatakan penilaian kinerja kurang karena rendahnya insentif," ucapnya. (*)

Sebelumnya

ASN Papua dituntut pahami tupoksi masing-masing

Selanjutnya

Masyarakat diimbau pasang bendera merah putih dan umbul-umbul

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe