Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Perusahaan Sawit  di Tanah Papua dan Maluku Utara Harus Bersertifikat ISPO
  • Jumat, 04 Agustus 2017 — 15:22
  • 626x views

Perusahaan Sawit  di Tanah Papua dan Maluku Utara Harus Bersertifikat ISPO

Setiap Perusahaan kelapa sawit yang akan berinvestasi di Papua dan Papua Barat diwajibkan memiliki sertifikat Indonesian Sustainble Oil (ISPO) sebagai syarat kebijakan berkelanjutan perusahaan untuk menghormati pribumi dan alam sekitar.
Ketua AMAN Sorong Raya, Kostan Manggablo, dan Aktivis AMAN Bintuni, Anis Akwan, dalam jumpa pers yang digelar di Sorong, Jumat (4/8/17) – Jubi/Niko
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sorong, Jubi - Setiap Perusahaan kelapa sawit yang akan berinvestasi di Papua dan Papua Barat diwajibkan memiliki sertifikat Indonesian Sustainble Oil (ISPO) sebagai syarat kebijakan berkelanjutan perusahaan untuk menghormati pribumi dan alam sekitar.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong, Kostan Manggablo, mengungkapkan sejak 1982 investasi kelapa sawit yang merambah Papua dan Papua Barat ekspansinya berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan lain di Indonesia, industri sawit di Tanah Papua dan Maluku Utara tidak terbebas dari berbagai praktik tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak pekerja maupun masyarakat sekitarnya, serta pergeseran nilai sosial budaya.

Kondisi seperti itu yang memunculkan desakan reformasi tata kelola perkebunan sawit,baik dalam hal penegakan hukum maupun pembentukan hukum baru yang lebih keras.

"Hak masyarakat sering tidak dipenuhi karena perusahaan tidak mempunyai izin dan syarat ISPO, hanya berpatokan Izin Hak Guna Usaha (HGU) dan IUP tapi tetap bisa beroperasi, " kata Kostan, Jumat (4/8/17).

Kostan mengatakan sertifikat ISPO yang akan diterbitkan melalui Perpres ini sebagai syarat perusahan untuk berinvestitasi di Indonesia terutama Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Supaya produknya dapat diekspor dan diterima di pasar internasional," katanya.

Aktivis AMAN Bintuni, Yohanis Akwan, mengatakan sertifikat ISPO disyarakat berawal dari beberapa peristiwa pelanggaran HAM oleh investor sawit seperti perampasan hak atas tanah adat, intimidasi dan kekerasan pada masyarakat lokal oleh perusahaan sawit, dan upah karyawan yang tidak sesuai. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Agustus ini ratusan tenaga kerja asing masuk Papua

Selanjutnya

Sebanyak 20 taruna Politeknik Kelautan Sorong lulus Pelatihan Basic Scuba Diving

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe