Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Papua termasuk 3 daerah rawan selewengkan dana desa
  • Senin, 07 Agustus 2017 — 16:47
  • 909x views

Papua termasuk 3 daerah rawan selewengkan dana desa

"Hampir semua wilayah ada, tapi jumlahnya kecil. Yang masif itu beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura, dan Papua bagian pegunungan," ujar Eko.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jakarta, Jubi – Seluruh desa disinyalir berpotensi menyelewengkan dana desa, namun tiga daerah: Sumatera Utara, Madura dan Papua bagian pegunungan potensi penyelewenangannya lebih terbuka dibanding daerah lain.

Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo kepada CNN Indonesia Senin, (7/8/2017), setelah menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Hampir semua wilayah ada, tapi jumlahnya kecil. Yang masif itu beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura, dan Papua bagian pegunungan," ujar Eko.

Modus penyelewengan pun berbagai macam, seperti pemotongan anggaran hingga menentukan proyek tak sesuai peraturan yang berlaku.

Eko menekankan, jajarannya bersama satuan tugas dana desa telah mengamati sekaligus memonitor seluruh desa. Peringatan halus dan pendekatan persuasif dilakukan untuk menghindari penyelewengan dana desa.

"Daerah yang berpotensi besar kasus penyelewengan sudah kami ingatkan. Kalau tidak digubris, akan ada penindakan hukum," ujarnya.

Dugaan korupsi dana desa Juni lalu terbongkar di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Dilansir Jubi mengutip Antara (12/6) Tim penyidik kepolisian dan BPK Perwakilan Papua menyita dokumen dari Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Pegunungan Bintang terkait dugaan kasus korupsi dana desa Rp4,155 miliar.

Akhir Maret lalu Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke bersama aparat kampung serta Babinsa setempat, melakukan pertemuan membahas dugaan penyalahgunaan dana desa senilai Rp108,8000 oleh Kepala Kampung Muram Sari.

Awal Januari lalu masyarakat Kampung Deta, Distrik Aweida, Kabupaten Paniai mempertanyakan penggunaan dana desa tahap II sebesar 200 jta oleh kepala kampong setempat. Sementara di Kabupaten Paniai, dana desa tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 1 miliar per desa/kampung yang meliputi 216 kampung tersebar di 24 distrik.

Menurut Menteri Desa, kepala desa kini tak lagi bisa beralasan tak mengerti mengatur dana desa. Sebab, pendampingan bisa diterima dengan mudah mulai dari pelatihan, dinas pemberdayaan masyarakat desa, hingga satgas dana desa yang bisa dihubungi melalui 1500040.

Pemerintah yang telah meningkatkan anggaran desa hingga Rp127 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia mengaku kali ini tak main-main mengenai dana desa. Untuk memperketat pengawasan, Presiden Jokowi menginstruksikan pengawasan berlapis terhadap dana desa.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pengacara dan pemerhati HAM sikapi penembakan Deiyai

Selanjutnya

Vanuatu desak PBB ambil tindakan atas isu HAM West Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe