Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPR: kalau PSU diundur, nanti pakai uang mana lagi?
  • Senin, 07 Agustus 2017 — 18:13
  • 562x views

DPR: kalau PSU diundur, nanti pakai uang mana lagi?

"Miliaran uang yang dikeluarkan bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura, lalu ditambah lagi dari masing-masing OPD yang ada. Jelas mengganggu proses pelaksanaan program pembangunan di daerah ini," tegas Edison Awoitauw saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/8/2017).  
Kotak-kotak suara di depan kantor KPU Kabupaten Jayapura yang digunakan dalam pilkada Jayapura - Jubi/Engel
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Sentani,Jubi - Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, menegaskan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Jayapura tidak diubah dari waktul yang telah ditetapkan, 9 Agustus 2017.

Menurutnya, untuk melaksanakan tahapan ini pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah. Oleh sebab itu PSU harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwalnya.  

"Miliaran uang yang dikeluarkan bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura, lalu ditambah lagi dari masing-masing OPD yang ada. Jelas mengganggu proses pelaksanaan program pembangunan di daerah ini," tegas Edison Awoitauw saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/8/2017).  

Dirinya juga mengatakan, setiap proses yang dilakukan penyelenggara dalam tahapan PSU harus benar-benar dilakukan. Dan itu harus diikuti oleh peserta pemilu yang bersaing dalam proses pilkada.

"Tahap pilkada yang lalu sudah kita lalui, tetapi pada akhirnya juga kita sampai pada tahapan PSU, dan itu adalah keinginan dan kesepakatan para peserta yang terlibat di dalamnya. Sekarang mau PSU kenapa ada paslon yang menolak lagi, di sini ketegasan penyelenggara dimainkan. Jangan lagi ada hak politik masyarakat yang dikorbankan karena proses ini diundur," ujarnya.

Origenes Kaway, Ondofolo Kampung Bambar, yang juga salah satu anggota DPR Papua mengatakan PSU adalah harga mati yang tidak bisa ditolak dan ditawar-tawar lagi, sesuai dengan waktu yang itetapkan.

"Ini bukan provokasi, tetapi penyelenggara harus komitmen dengan apa yang sudah disepakati secara bersama. Lalu untuk paslon yang terlibat secara langsung dalam proses ini, tidak ada alasan macam-macam, kalau tidak ada informasi atau pemberitahuan dari penyelenggara sebelumnya," sampainya. (*)

loading...

Sebelumnya

Petugas kebersihan keluhkan gaji yang sering terlambat

Selanjutnya

Bupati Jayapura: pemerintah pusat harus melihat perda soal miras

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe