Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Bupati Jayapura: pemerintah pusat harus melihat perda soal miras
  • Senin, 07 Agustus 2017 — 18:29
  • 553x views

Bupati Jayapura: pemerintah pusat harus melihat perda soal miras

"Yang kita kasih izin pergudangan, hanya untuk menyimpan barang-barang sembako, tidak untuk menyimpan minol. Kalau disalahgunakan maka izinnya kita akan cabut," tegas Bupati.
Situasi rapat koordinasi Pemkab Jayapura dengan semua pihak terkait minol yang disita - Jubi/Engel
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Sentani,Jubi - Pemerintah Kabupaten Jayapura baru-baru ini menyita satu unit kontainer yang berisi ribuan karton minuman keras (miras). Persoalan itu sudah dibahas bersama, terkait pelaksanaan pemusnahannya.

Terkait maraknya penjualan miras, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, meminta agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pengeluaran surat izin pemasok minuman beralkohol (minol) ke setiap daerah.

"Kita sudah melarang dengan perda, tetapi kalau izinnya dari pemerintah pusat juga agak sulit bagi kita, karena pabrik minol ada di sana. Oleh sebab itu kita minta, agar hal ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat," jelas Bupati Jayapura, di Sentani, Senin ( 7/8/2017).

Dikatakan, pihaknya akan mengecek izin penggunaan gudang yang dimiliki oleh pihak ketiga, dalam menyimpan barang dagangannya.

"Yang kita kasih izin pergudangan, hanya untuk menyimpan barang-barang sembako, tidak untuk menyimpan minol. Kalau disalahgunakan maka izinnya kita akan cabut," tegas Bupati.

Menurut Denis Simbar, Assisten II Setda Kabupaten Jayapura, pada rapat koordinasi pemerintah Kabupaten Jayapura dengan semua pihak terkait minol, yang dipimpin langsung Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, dan dihadiri pihak TNI, Polri, Kejaksaan, juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan sejumlah pimpinan OPD, disepakati minol tersebut akan dimusnahkan dalam waktu dekat.

"Terkait minol yang disita, tetap akan dimusnahkan. Tetapi proses hukum juga tetap berjalan sehingga ada peringatan bagi pihak ketiga, yang ingin bermain-main dengan perda yang telah diberlakukan di sini. Selain itu kami menyurati pemerintah pusat, terkait perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten, sehingga ini menjadi dasar bahwa di sini memang sudah dilarang peredaran minol," ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

DPR: kalau PSU diundur, nanti pakai uang mana lagi?

Selanjutnya

Bupati Mathius: Mubes pemuda Waibhu diharapkan berdampak positif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe