Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. French Polynesia lebih keras melawan ekspansi tambang fosfat
  • Selasa, 08 Agustus 2017 — 08:13
  • 823x views

French Polynesia lebih keras melawan ekspansi tambang fosfat

Pemerintah French Polynesia sendiri mendukung pembukaan lebih banyak tambang namun memberikan lisensi bersyarat yang bergantung dari hasil survey dari pemilik tanah yang terkena dampak operasi tambang, dan dapat dibatalkan berdasarkan keluhan pemilik tanah.
Makatea di French Polynesia - RNZI/Amelie David
RNZI
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Makatea, Jubi – Penolakan terhadap rencana pengoperasian kembali  tambang fosfat berskala besar di Makatea, French Polynesia semakin meningkat setiap harinya.

Perusahaan tambang Australia, Avenir Makatea, telah menyatakan keinginan mereka menambang area sebesar enam kilometer persegi di pulau karang di Makatea selama lebih dari dua puluh tahun treakhir.

Sementara perusahaan telah mengabaikan area tambang ini sejak setengah abad yang lalu.

Sebuah kelompok yang terdiri dari 24 organisasi lingkungan hidup kini bergabung dalam dua asosiasi menuntut agar proyek ini dihentikan dan tidak diteruskan kembali.

Kelompok yang bernama Te Ora Naho dalam wawancaranya dengan Radio1 di Tahiti menyatakan mereka mempertanyakan klaim dari Avenir Makatea bahwa daerah yang dieksploitasi akan dapat direhabilitasi selama dan setelah operasi tambang.

Kelompok ini menyerukan kekhawatiran mereka bahwa tambang terbuka akan menyisakan daerah yang kering dan menyebabkan penggurunan.

Mereka juga menyatakan ada banyak alternatif lain untuk peluang kerja selain tambang fosfat tersebut, contohnya peluang yang pasar alternatif dibidang agrikultur,

Pemerintah French Polynesia sendiri mendukung pembukaan lebih banyak tambang namun memberikan lisensi bersyarat yang bergantung dari hasil survey dari pemilik tanah yang terkena dampak operasi tambang, dan dapat dibatalkan berdasarkan keluhan pemilik tanah.(Elisabeth C. Giay)

loading...

Sebelumnya

Bahasa Kepulauan Cook perlu diajarkan ke generasi baru

Selanjutnya

Jurnalis Manus: Polisi Papua Nugini akan serang Pulau Manus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6371x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3163x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2698x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2310x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe