Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua tak ingin gegabah tetapkan NPHD
  • Selasa, 08 Agustus 2017 — 18:38
  • 825x views

Pemprov Papua tak ingin gegabah tetapkan NPHD

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan mengenai NPHD, pihaknya masih melakukan kajian, dengan melihat kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun depan.
Ilustrasi Pilkada Serentak 2018 - IST
Alexander Loen
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak ingin gegabah dalam menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur 2018, yang mencapai Rp1.2 triliun.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan mengenai NPHD, pihaknya masih melakukan kajian, dengan melihat kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun depan.

"Kami tidak bisa semena-mena dan secepat itu kami iyakan. Karena harus dikaji secara detail dengan semua pihak terkait," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (8/8/2017).

Mengenai hal ini, ujar ia, pada 14 Agustus 2017 Pemprov Papua akan mengundang Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak keamanan (TNI/Polri), untuk mendapat pemaparan mengenai pembiayaan sesuai usulan NPHD itu.

Hasil dari pertemuan ini, lanjutnya, baru akan disepakati kebutuhan riil untuk pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) 2018.

"Tapi KPU Papua jangan khawatir sebab di tahun anggaran 2017 ini, kami sudah anggarkan dana untuk kegiatan rutin yang hendak dilakukan pada tahun ini. Hanya saja, nilainya tidak terlalu signifikan, namun kegiatan yang rutin sudah kami akomodir," kata Hery.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Adam Arisoi mendorong Pemprov Papua segera merealisasikan NPHD senilai Rp1,2 triliun.

Pihaknya berharap Pemprov tak mengulur-ulur waktu, karena biaya Rp1,2 triliun untuk Pilgub Papua itu, sudah dihitung sehingga harus segera di NPHD-kan. 

"Apalagi pada Agustus ini dan September mendatang sejumlah agenda Pilgub mulai berjalan. Seperti Pemilihan Anggota KPU di beberapa kabupaten/kota. Sehingga persiapan di tingkat daerah dapat lebih maksimal," kata Adam.

Ia berharap biaya Pilgub sebesar itu tak perlu diperdebatkan, sebab telah dihitung sebaik mungkin sesuai aturan hukum yang berlaku. "Sebab di Jawa Barat saja anggaran Pilgub-nya mencapai Rp4 triliun," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

SKPD diimbau berkontribusi untuk koperasi 

Selanjutnya

Pemprov Papua serahkan bibit ternak babi dan sapi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe