Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRP didesak bantu tuntaskan kasus penembakan di Deiyai
  • Selasa, 08 Agustus 2017 — 18:51
  • 647x views

DPRP didesak bantu tuntaskan kasus penembakan di Deiyai

Massa mendesak parlemen Papua memperjuangkan penuntasan kasus penembakan yang melukai 16 warga sipil, dan menyebabkan seorang lainnya meninggal dunia di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017.
Demo damai Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) di halaman kantor DPR Papua, Selasa (8/8/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Sedikitnya 500-an pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP), melalukan demo damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (8/8/2017).

Massa mendesak parlemen Papua memperjuangkan penuntasan kasus penembakan yang melukai 16 warga sipil, dan menyebabkan seorang lainnya meninggal dunia di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017.

Koordinator aksi, Norbet Bobii dalam orasinya mengatakan, DPR Papua harus memperjuangkan agar pelaku diusut dan diproses hukum. Delapan butir selongsong peluru tajam membuktikan kalau yang ditembakkan aparat Brimob dan kepolisian bukan peluru karet. 

Sementara Ketua BEM Uncen, Paskalis Boma dalam orasinya mengatakan, pihaknya tidak ingin orang asli Papua bernasib seperti suku Aborigin di Australia dan Indian di Amerika, yang tersingkir di negerinya sendiri dan menjadi minoritas.

"Indonesia tidak mampu dan gagal mensejahterakan orang asli Papua. Berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua belum terungkap selama ini," kata Boma.

Di tempat yang sama, Arnold Kobogau dalam orasinya mengatakan, tidak ada peluru karet dalam kejadian Deiyai. Kalau peluru karet yang ditembakkan, warga sipil takkan terluka parah.

"Kami diam, kami mati. Kami bicara, kami mati. Kami mati, kalian diam. Tolong jangan menipu kami. Kasus Paniai belum selesai, kasus Deiyai muncul, tidak tahu setelah ini kejadian di mana lagi. Tolong ini dimasukkan dalam rekomendasi sidang paripurna DPRP. Kalau tidak bisa pakai proses hukum, pakai sistem adat," ucap Kobogau.

Katanya, pihaknya tidak pernah mengakui Komnas HAM karena tahu lembaga itu dibawa tekanan negara. Harapan hanya ada pada DPRP karena parlemen Papua adalah honai orang Papua. 

Orasi yang nyaris serupa, disampaikan perwakilan beberapa perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan di Kota Jayapura secara bergantian.

Perwakilan PMKRI dalam orasinya mengatakan, Agustus 2017 merupakan bulan sakral karena masa-masa menjelang perayaan HUT RI ke-72. Namun apalah arti kemerdekaan itu karena belasan warga sipil di Deiyai tertembus timah panas aparat negara.

Pihaknya meminta DPR Papua tidak hanya duduk di gedung dewan, namun turun ke lapangan dan melihat masyarakat.

Sementara calon kepala suku besar, suku Meepago, Nus Gobay mengatakan, sampai kapan hal seperti ini terjadi. 

"Kami berdiri di hadapan gedung yang tidak pernah melaksanakan harkat dan martabat orang asli Papua. Masyarakat saya di wilayah ada Meepago jangan selalu menjadi sasaran," kata Gobay.

Ia berpesan kepada pemerintah Deiyai, menjaga rakyat dengan baik dan usir perusahaan yang menyengsarakan rakyat. 

"Keempat, kini ada beberapa korban penembakan yang kritis di rumah sakit dan belum ada tindakan. Selain itu, DPRP perlu didesak menggunakan haknya memanggil kapolda," ujarnya.

Beberapa poin pernyataan sikap massa yakni pelaku penembakan harus diadili; Kapolsek Tigi harus dicopot dari jabatannya dan Polsek Tigi serta anggota Brimob angkat kaki dari Deiyai; Bupati Deiyai dan pimpinan SKPD terkait harus segera mencabut izin usaha PT. Putra Dewa Paniai; PT. Putra Dewa Paniai harus angkat kaki dari Deiyai dan wilayah Meepago; Kapolda Papua harus mengevaluasi kinerja aparat kepolisian di seluruh tanah Papua; Gubernur Papua dan DPR Papua segera membuka ruang dialog penyelesaian kasus HAM di Papua Agustus 2017. 

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Agustus ini, massa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dan menurunkan demonstran lebih banyak lagi. 

Massa akhirnya ditemui Ketua DPR Papua, Yunus Wonda bersama sejumlah anggota dewan. 

Di hadapan massa, Yunus Wonda mengatakan, pihaknya tahu apa yang akan dilakukan. Aspirasi itu akan disampaikan kepada semua fraksi di dewan, agar semua fraksi mengambil sikap politik dan dibahas dalam paripurna DPR Papua yang akan dibuka, 9 Agustus 2017. 

"Untuk PT. Putra Dewa Paniai, kami akan menyurat ke Pemprov Papua agar menghentikan semua pekerjaan perusahaan itu kalau memang mengerjakan proyek APBD provinsi. Kalau APBD kabupaten, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemkab," kata Wonda.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, pihaknya sudah tahu konsekuensi duduk sebagai wakil rakyat. Mereka akan dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Namun dengan kondisi kini, akan semakin meyakinkan dunia internasional kalau ada pelanggaran HAM di Papua. 

"Hati, air mata dan darah yang sama kami rasakan, karena kami bagian dari kalian. Kami DPR Papua turut berduka. Kami akan menyurat resmi kepada kapolda dan lembaga lainnya. Namun untuk mencopot dan mengganti itu bukan kewenangan kami, kami hanya dapat menyurat kepada pihak terkait," katanya.

Usai menyerahkan aspirasinya kepada DPR Papua, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Sementara legislator Papua dari daerah pemilihan Deiyai, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika, Nason Utti kepada Jubi usai demo mengatakan, dua korban penembakan yang dirujuk ke RSUD Dok II Jayapura telah mendapat penanganan medis. Namun satu korban lainnya, belum dioperasi untuk dikeluarkannya peluru yang bersarang di tubuh, karena mengalami pendarahan.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait dan menanyakan kondisi korban di RSUD Dok II. Dua sudah ditangani dan satu belum bisa dioperasi karena masih pendarahan. Butuh persediaan darah yang banyak," kata Nason. (*) 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bupati Mathius: PSU 23 Agustus, tidak bisa diundur lagi  

Selanjutnya

Nawipa: korban Deiyai tidak butuh bantuan, tapi komitmen kapolda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe