Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pelantikan MRP tidak harus menunggu 14 kursi
  • Selasa, 08 Agustus 2017 — 19:03
  • 843x views

Pelantikan MRP tidak harus menunggu 14 kursi

"Kami sudah tanyakan, jawaban Kesbangpol Provinsi Papua, menunggu 14 kursi. Inikan tidak masuk akal. Kalau memang semua sudah rampung, secepatnya dilantik," kata Mathea kepada Jubi, Selasa (8/7/2017).
Ilustrasi Gedung MRP - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Mathea Mamoyau mengatakan, pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih, periode lima tahun ke depan tidak harus menunggu pelantikan 14 kursi anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan.

Ia mengatakan, pihaknya sudah menanyakan mengenai pelantikan anggota MRP terpilih kepada Biro Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua. 

"Kami sudah tanyakan, jawaban Kesbangpol Provinsi Papua, menunggu 14 kursi. Inikan tidak masuk akal. Kalau memang semua sudah rampung, secepatnya dilantik," kata Mathea kepada Jubi, Selasa (8/7/2017).

Menurutnya, keberadaan MRP sangat penting. Selain akan memberikan pertimbangan terhadap rancangan perdasi/perdasus sebelum disahkan DPR Papua dan pihak eksekutif.

"Sejak awal kami bilang, MRP ini sangat dibutuhkan terutama ketika akan pengesahan regulasi terkait orang asli Papua," ujarnya.

Tidak hanya itu lanjut dia, lembaga kultur itu juga berperan penting dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada pilkada serentak 2018.

"Ini menjelang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Posisi MRP ini sangat dibutuhkan, terutama dalam memverifikasi keaslian orang Papua terhadap bakal calon, baik gubernur maupun wakil gubernur," katanya.  

Legislator Papua lainnya, Emus Gwijangge mengatakan, anggota MRP periode mendatang harus benar-benar dapat menyuarakan hak-hak masyarakat adat asli Papua. Tidak hanya datang duduk, tanpa ada terobosan memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua.

"MRP merupakan lembaga kultur orang asli Papua. Mereka yang duduk di lembaga itu harus benar-benar paham tatanan adat dan hak-hak dasar orang asli Papua, kemudian memperjuangkan itu dengan memunculkan regulasi," kata Emus.

Katanya anggota MRP harus turun melihat langsung kondisi masyarakat adat dan mendengar aspirasi mereka.

"Setelah itu kembali dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan mendorong itu kepada para pemangku kepentingan. Bukan hanya duduk di kantor atau turun lapangan tapi tidak ada tindaklanjutnya," ujarnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Nawipa: korban Deiyai tidak butuh bantuan, tapi komitmen kapolda

Selanjutnya

Yunus Wonda: persaingan politik di Puja telah berakhir

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe