Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Giyai: kalau dilebur, fungsi KPA jangan sampai hilang
  • Selasa, 08 Agustus 2017 — 20:04
  • 1134x views

Giyai: kalau dilebur, fungsi KPA jangan sampai hilang

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai mengatakan, KPA secara nasional memang sudah dilebur dengan pemerintah daerah namun khusus untuk Papua, Giyai berharap pemerintah harus lebih jeli melihatnya karena di Papua, HIV dan AIDS merupakan penyakit fenomental yang harus segera diselesaikan dan harus diatasi  secara preventif.
Ilustrasi KPA - IST
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), akhirnya diteken Presiden Joko Widodo. Secara garis besar, Perpres ini mengatur tentang perubahan dan penyesuaian keanggotaan serta tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Munculnya Perpres ini sekaligus untuk menggantikan Perpres Nomor 75 Tahun 2006 yang selama ini menjadi dasar acuan kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Daerah.

Ada beberapa hal pokok yang dibahas di Perpres 124/2016 ini, di antaranya sistem keanggotaan KPAN, penempatan sekretariat KPAN di bawah Kementerian Kesehatan, dan pengumuman berlakunya masa tugas KPAN yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai mengatakan, KPA secara nasional memang sudah dilebur dengan pemerintah daerah namun khusus untuk Papua, Giyai berharap pemerintah harus lebih jeli melihatnya karena di Papua, HIV dan AIDS merupakan penyakit fenomental yang harus segera diselesaikan dan harus diatasi  secara preventif.

"Saya menyarankan, pemerintah harus berpikir untuk sistemnya seperti apa sehingga peran dan fungsi dari KPA tidak hilang. Oke, secara organisasinya silakan direvisi, tetapi fungsi dan peran walaupun KPA memiliki banyak kekurangan namun untuk di Papua, KPA cukup berperan penting untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut," kata Giyai kepada Jubi, Senin (7/8/2017) di Jayapura.

Giyai menambahkan, apabila KPA dilebur ke Dinas Kesehatan maka akan menjadi UPT Dinas, tetapi struktur organisasi perangkat daerah yang baru tidak ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016.

"Kalau dilebur mau taruh di mana, garis koordinasinya dan garis komandonya mau taruh di mana juga. Karena saat ini hanya ada garis koordinasi bukan garis komando. Untuk itu, boleh dia berada pada struktur garus koordinasi tapi paling utama fungsi dan peran KPA yang luar biasa, yang telah memainkan peran dalam meredam angka tren HIV dan AIDS di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menuturkan dengan adanya revisi Perpres 75 tahun 2006 dengan menjadi Perpres 124 tahun 2016, maka Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) ini mau dimasukkan ke Dinas Kesehatan.

Padahal menurut Edi Kamtono yang juga sebagai ketua harian KPA Kota Pontianak, satu di antara tugas pokok mereka akan hilang apabila dimasukkan ke dalam Dinkes.

"Sehingga ini akan diambil-alih. Fungsi komisi ini kan sangat membantu dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan para penderita HIV/AIDS dan sudah bagus sebenarnya," katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Widodo: Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia sangat penting

Selanjutnya

Papua terima satu juta kelambu antimalaria

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe