Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Masyarakat adat dan LSM desak perusahan kelapa sawit  tak ciptakan konflik
  • Rabu, 09 Agustus 2017 — 17:29
  • 373x views

Masyarakat adat dan LSM desak perusahan kelapa sawit  tak ciptakan konflik

Masyarakat adat dari beberapa kampung di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak perusahan kelapa sawit, agar menghormati hak hidup orang asli Papua. Mereka minta perusahaan tidak menciptakan konflik horizontal di masyarakat adat serta tak menggunakan aparat keamanan dalam mengamankan kegiatannya.
Masyarakat adat dan sejumlah LSM sedang berikan keterangan pers kepada para wartawan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Masyarakat adat dari beberapa kampung di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak perusahan kelapa sawit, agar menghormati hak hidup orang asli Papua. Mereka minta perusahaan tidak menciptakan konflik horizontal di masyarakat adat serta tak menggunakan aparat keamanan dalam mengamankan kegiatannya.

Demikian disampaikan utusan masyarakat adat dari Kampung Nakias, Tagaepe, Ihalik, Wambom Tekamerop, SKP Kamme, Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Papua Voice, Belantara Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Garda Papua, Suara Papua, Yayasan Terapi Hati Papua, Forum Independen Mahasiswa Papua, dan PMKRI Cabang Merauke  saat konferensi pers di Aula Biara MSC  Merauke, Rabu (9/8/2017).

Dalam konferensi pers tersebut, masyarakat adat dan LSM minta pemerintah mengawal kegiatan perusahaan kelapa sawit sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan tak melanggar hak-hak masyarakat adat serta merusak lingkungan.

“Kami juga minta pemerintah mengeluarkan kebijakan dan program yang lebih menghormati hak-hak orang asli Papua serta melindungi ruang hidup masyarakat,” Direktur SKP KAME, Pastor Anselmus Amo, MSC .

Pemerintah juga perlu melakukan audit kebun - pengecekan langsung di lapangan terkait izin, luasan, dan beberapa aspek lain, apakah telah sesuai dengan yang selama ini dilaporkan ke pemerintah.

“Kami juga minta pemerintah meninjau kembali berbagai izin dan perjanjian yang melanggar serta merugikan hak hidup masyarakat adat,” katanya.

Linus Komba, salah seorang pengurus Lembaga Masyarakat Adat Wambon Tekamerop-Boven Digoel, mengatakan selama ini kegiatan yang dilakukan PT Korindo Group tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagai pemilik tanah.

“Banyak janji muluk disampaikan perusahan namun tak ada realisasinya. Padahal lahan telah dimanfaatkan untuk investasi kelapa sawit. Ini yang menjadi kekecewaan kami,” katanya.  (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kunjungi keluarga di Sota, warga PNG diizinkan tinggal sampai 30 hari

Selanjutnya

Pastor Ansel: Gereja tak tinggal diam jika hutan masyarakat adat ‘dirampok’

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe