Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pastor Ansel: Gereja tak tinggal diam jika hutan masyarakat adat ‘dirampok’
  • Rabu, 09 Agustus 2017 — 17:53
  • 533x views

Pastor Ansel: Gereja tak tinggal diam jika hutan masyarakat adat ‘dirampok’

Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pastor Anselmus Amo, MSC  menegaskan pihaknya tak akan mempersoalkan secara berlebihan jika kegiatan investasi kelapa sawit di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.
Direktur SKP KAME, Pastor Anselmus Amo, MSC saat  mendampingi masyarakat adat – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pastor Anselmus Amo, MSC  menegaskan pihaknya tak akan mempersoalkan secara berlebihan jika kegiatan investasi kelapa sawit di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.

“Bagaimana mungkin kami mau tinggal diam dan ikut menyumbat mulut dengan ketidakadilan selama ini yang dilakukan perusahan terhadap hutan masyarakat adat yang dibabat untuk kepentingan investasi,” kata Pastor Anselmus, Rabu (9/8/2017).

Posisi gereja juga ikut mengadopsi masyarakat, karena mereka adalah umat. Advokasi bukan baru dilaksanakan sekarang. Tetapi secara eksplisit telah disampaikan saat pertemuan nasional KWI tahun 2014 di Yogyakarta, dimana gereja dikedepankan melakukan advokasi.

“Ya, kalau ada kerusakan lingkungan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia, wajib hukumnya untuk kami bersuara. Tidak mungkin berdiam diri membiarkan perlakuan kurang baik oleh perusahan kepada  masyarakat adat,” tegasnya.

Sementara, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, Maryo Saputra Sanuddin, mengatakan pernyataan pemerintah  yang minta  LSM tak mengganggu perusahaan kepala sawit di Papua sesungguhnya tak pernah ada larangan  bagi investor berinvestasi di Merauke maupun Boven Digoel.

Hanya saja, katanya, ketika investasi masuk, perlu ada transparasi dan kejujuran terhadap masyarakat sebagai pemilik tanah. Sesuai pengalaman, investor masuk selama ini  hanya dengan janji manis dan tak pernah ada realisasi yang disepakati bersama masyarakat adat.

Berkaitan Inpres tentang moratorium izin baru di lahan hutan primer maupun gambut yang harus dikuti dengan pengembangan kebun plasma yang dikatakan oleh perusahaan sebagai upaya menghambat investasi, adalah sesak pikir.

“Saya tak tahu apakah pemerintah maupun masyarakat paham tentang moratorium atau mungkin telah disesatkan oleh PT Korindo Grup,” katanya.

Ditegaskan, dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, sangat jelas disebutkan bahwa perusahan wajib membangun kebun plasma. Jadi, tak ada alasan untuk tidak membangun kebun plasma.

“Sepengetahuan kami, sampai sekarang pihak PT Korindo belum membangun kebun plasma. Apakah itu suatu bentuk penipuan yang dilakukan,” tanya dia. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Masyarakat adat dan LSM desak perusahan kelapa sawit  tak ciptakan konflik

Selanjutnya

PT Dongeng Prabawa tak pernah perhatian pemilik ulayat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe