Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gustav komentari terkait kunjungan perwakilan Komnas HAM di Deiyai
  • Rabu, 09 Agustus 2017 — 18:49
  • 934x views

Gustav komentari terkait kunjungan perwakilan Komnas HAM di Deiyai

Menurut Gustav, seharusnya yang dilakukan Komnas HAM RI membentuk KPP HAM atau Tim Ad hoc, baru terjun ke lapangan untuk penyelidikan.
Gustaf Kawer - Jubi/Ist
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Nabire, Jubi – Terkait kunjungan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua di Deiyai, menurut pengacara senior HAM Papua Gustav Kawer kurang tepat.

Menurut Gustav, seharusnya yang dilakukan Komnas HAM pusat membentuk KPP HAM atau Tim Ad hoc, baru terjun ke lapangan untuk penyelidikan.

“Memang mereka (Komnas HAM) sudah  ke Deiyai, tapi pertanyaannya adalah apakah itu tugas untuk melakukan penyelidikan? Di situ baru kita tahu apakah kasus tersebut masuk pelanggaran berat atau ringan,” katanya via seluler kepada Jubi di Nabire, Selasa (8/8/18).

Menurut Gustav, kalau sesuai dengan undang-undang pengadilan HAM, maka harus ada laporan pelanggaran HAM berat Komnas HAM pusat, bukan dari perwakilan Komnas HAM di Papua.

“Komnas HAM pusat membentuk Tim Ad hoc, atau yang di dalamnya ada unsur-unsur masyarakat yang berdedikasi, di situ komisioner melakukan penyelidikan. Jadi tim terbentuk dulu lalu ada  tindakan penyelidikan. Setelah semua diperiksa, kemudian hasil dari KPP HAM atau Tim Ad hoc itu disimpulkan. Apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Kalau pelanggaran HAM berat maka proses harus diserahkan ke Jaksa Agung,” jelasnya.

Lanjutnya, Jaksa Agung kemudian melakukan penyidikan dan penuntutan, setelah itu hasil diserahkan ke pengadilan HAM untuk diperiksa dan diputuskan.

"Kewenangan ini terdapat dalam UU nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan ini yang selama ini dilupakan oleh Komnas HAM dalam kasus Deiyai, juga kasus-kasus lain yang terjadi di Papua selama ini," katanya.

Terpisah aktivis HAM, Gunawan Ingeruhi, Jumat (4/8/17), menyoroti rilis komisioner Komnas HAM poin ketiga, tertanggal 3 Agustus 2017 yang mana meminta kepolisian segera mengusut kasus itu sampai tuntas, secara profesional dan independen. 

“Siapa pun pelakunya, apa pun motifnya, dan siapa pun aktor intelektualnya harus diminta pertanggungjawaban," katanya.

Menurut Gun, sikap Komnas HAM, seakan melempar masalah kepada kepolisian.

“Seharusnya Komnas HAM, segera mengambil langkah awal investigasi dengan mengumpulkan bukti dan harus sampai pada proses pengadilan HAM," tegasnya. (*)

Sebelumnya

Labora Sitorus akan ajukan PK

Selanjutnya

Bandar ganja tertangkap di KM Dobonsola tujuan Sorong

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe