Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Krisis obat-obatan di Pulau Bougainville berlanjut
  • Kamis, 10 Agustus 2017 — 07:26
  • 467x views

Krisis obat-obatan di Pulau Bougainville berlanjut

Pemerintah Bougainville sudah mengeluh selama beberapa tahun terakhir ini. Menurut mereka itu adalah bukti kegagalan pemerintah PNG menyediakan dana bagi pulau ini sesuai dengan jumlah yang diwajibkan secara konstitusional.
Arawa, Pulau Bougainville - RNZI
RNZI
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Pulau Bougainville, Jubi –  Seorang mantan anggota parlemen di Pulau Bougainville terpaksa membeli obat resep di Filipina karena kelangkaan obat  sedang berlangsung secara nasional di Papua Nugini.

Pada bulan Juni 2017 kemarin, dilaporkan PNG berada dalam situasi kekurangan obat secara nasional dan beberapa rumah sakit betul-betul sudah kehabisan persediaan medis.

Theresa Jaintong, mantan anggota parlemen di Pulau Bougainville, adalah salah satu pasien di Rumah Sakit Arawa di Bougainville Tengah bulan lalu.

Dia mengatakan bahwa pasien diminta mencoba membeli obat dari resep dokter di luar rumah sakit karena lemari apotik di Rumah Sakit Arawa kosong.

Rumah Sakit Arawa di Bougainville adalah fasilitas medis terbaru di PNG yang kehabisan obat.

Jaintong mengatakan pasien dipaksa mencari obat-obatan mereka di tempat lain, namun dia mengatakan bahwa apotek terdekat ada di Buka, yang berjarak lima jam dari Arawa dan bukan pilihan yang effisien bagi seseorang yang sedang sakit keras atau membutuhkan obat secepatnya.

Jaintong juga menuturkan beberapa obat yang diperlukan tidak dapat ditemukan di Bougainville, sehingga dia harus meminta teman-temannya di Manila, Filipina untuk membantu membeli obat-obat tersebut.

Dia mengatakan solusi pembelian obat di luar negeri, termasuk Filipina, tidak tersedia bagi kebanyakan pasien di Bougainville dan mereka sering dipaksa menenggak obat yang kurang tepat dan sesuai dengan kesakitan mereka.

Pemerintah Bougainville sudah mengeluh selama beberapa tahun terakhir ini. Menurut mereka itu adalah bukti kegagalan pemerintah PNG menyediakan dana bagi pulau ini sesuai dengan jumlah yang diwajibkan secara konstitusional.(Elisabeth C. Giay)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Deklarasi Brisbane: Usaha memahami krisis lingkungan di Pasifik

Selanjutnya

PACER Plus kesampingkan isu pergerakan tenaga kerja Pasifik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe