Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. 1.350 koperasi tak laksanakan RAT
  • Kamis, 10 Agustus 2017 — 17:45
  • 629x views

1.350 koperasi tak laksanakan RAT

"Beberapa hal yang sekiranya dapat dibahas antara lain, standar regulasi pengawasan koperasi, prosedur pelaksana pemeriksaan koperasi, pembaharuan koperasi dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online data system (ODS) dan isu-isu strategis terkait dengan pembinaan pada sektor koperasi dan UMKM," ucapnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty saat berbincang dengan beberapa kepala SKPD - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Sebanyak 1.350 unit koperasi di Provinsi Papua tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan 442 dari1.792 unit koperasi aktif telah melaksanakannya. Sementara jumlah UMKM sampai dengan akhir 2016 yaitu sebanyak 25.433 unit, dan jumlah wirausaha baru sebanyak 10.245 unit.

"Perkembangan koperasi di Papua sampai akhir 2016 sebesar 3.321 unit, namun koperasi yang aktif hanya 1.792 unit (54/05 %)," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, di Jayapura, Kamis (10/8/2017).

Oleh karena itu, ujar ia, dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu ditempuh dengan beberapa starategi dan kebijakan. 

"Beberapa hal yang sekiranya dapat dibahas antara lain, standar regulasi pengawasan koperasi, prosedur pelaksana pemeriksaan koperasi, pembaharuan koperasi dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online data system (ODS) dan isu-isu strategis terkait dengan pembinaan pada sektor koperasi dan UMKM," ucapnya.

Ia menilai, kebangkitan koperasi dan UMKM berarti harus diikuti dengan semakin bertumbuhnya kuantitas dan kualitas UMKM yang secara langsung dapat menumbuhkan sektor riil, meningkatkan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan menambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Dengan demikian, tentunya harus ada keterbukaan dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tentang potensi lokal, kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki," kata Elia.

Di sisi lain, prioritas pembangunan pada sektor perekonomian rakyat seperti pengembangan perekonomian rakyat berbasis komoditas, pengolahan dan pemasaran, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan ekonomi dan kapasitas kampung.

"Hal ini tentunya merupakan peluang dan prioritas yang harus dilakukan dengan maksimal oleh kita semua, agar masyarakat di kampung-kampung dapat hidup lebih baik dan sejahtera, tentunya juga tidak terlepas dari kualitas koperasi dan UMKM itu sendiri," katanya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen menilai wadah atau lembaga koperasi perlu dibenahi dan diperkuat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pendekatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.

"Pembenahan dan penguatan fungsi dan peran koperasi ini melalui beberapa kegiatan, antara lain pendekatan kelembagaan koperasi," kata Hery.
    
Selain itu, ujar dia, perlu juga ada pendekatan jaringan usaha dan pendekatan fasilitasi oleh pemerintah maupun antarsesama gerakan koperasi, agar jati diri sebagai soko guru koperasi semakin nampak dan nyata dalam keseharian. (*)

loading...

Sebelumnya

PU akan perlebar drainase jalan Abepura Entrop 

Selanjutnya

Pembayaran ganti rugi tanah warga Waibron tunggu kesepakatan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe