Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pembayaran ganti rugi tanah warga Waibron tunggu kesepakatan
  • Kamis, 10 Agustus 2017 — 17:49
  • 549x views

Pembayaran ganti rugi tanah warga Waibron tunggu kesepakatan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya mengatakan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait diperlukan untuk menghindari salah bayar. 
Warga Kampung Waibron saat memalang kantor Dinas PU beberapa waktu lalu - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua memastikan akan membayar ganti rugi tanah warga Kampung Waibron, Kabupaten Jayapura, namun semuanya menunggu adanya kesepakatan dengan pihak terkait.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya mengatakan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait diperlukan untuk menghindari salah bayar. 

"Yang jelas soal biaya ganti rugi sudah siap. Sekitar Rp10 miliar yang kita akan bayarkan. Tapi kita saat ini memastikan agar membayar kepada pihak yang tepat," kata Djuli kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (10/8/2017).

Ia tekankan, pihaknya menjamin pembayaran akan dilakukan secara transparan. Namun, masih menunggu kesepakatan dengan pihak terkait, untuk menghindari salah bayar seperti yang terjadi di 2016.

"Saya harap tidak boleh ada kekecewaan dari masyarakat, dalam artian semua pemilik tanah harus menerima biaya ganti rugi dan menikmati. Sehingga tak ada kekecewaan dan pekerjaan bisa segera dijalankan," ucapnya.

Menyoal pemalangan kantor Dinas Pekerjaan Umum oleh warga Kampung Waibron beberapa hari lalu, Djuli mengatakan hal itu merupakan satu kesalahpahaman saja.

"Waktu itu ada undangan dari pihak Polda Papua untuk membahas masalah pembebasan hak ulayat dengan warga Waibron. Namun saya tak menerima undangan itu, sehingga pada akhirnya kami mengikuti rapat bersama KPK," katanya.

"Intinya sekarang ini dana sudah ada tinggal dibayarkan. Makanya saran kami sebaiknya dibicarakan secepatnya di kampung. Lalu semuanya satu suara ke dinas sehingga ganti rugi segera diproses," tambahnya. 

Sementara itu, Pilep Bano, warga kampung Waibron mengatakan Dinas PU telah menyepakati dan menyiapkan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah milik lima suku sebesar Rp10 Miliar. 

Namun ujar ia, sampai saat ini belum direalisasikan dengan alasan terkendala di Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menilai kesepakatan ini masuk dalam dokumen lama. Sementara PPTK bekerja mengacu pada dokumen baru.

"PPTK yang menilai ini masih dalam dokumen lama sehingga dia tidak mau bergerak. Tuntutan kami dokumen lama digugurkan, lalu dokumen baru digunakan untuk pembayaran," kata Pilep. (*)

Sebelumnya

1.350 koperasi tak laksanakan RAT

Selanjutnya

Pemprov Papua ajak masyarakat cegah kekerasan perempuan dan anak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe