Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. SOS: bentuk TPF Independen dan tutup PT Putra Dewa Paniai
  • Kamis, 10 Agustus 2017 — 19:00
  • 1124x views

SOS: bentuk TPF Independen dan tutup PT Putra Dewa Paniai

“Cabut izin dan tutup operasional PT Putra Dewa Paniai,” tegas Mulrar Syarif, saat membacakan rilis pernyataan sikap SOS dalam jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (10/08/2017).
SOS ketika jumpa pers berlangsung - Jubi/Benny
Benny Mawel
frans@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Papua, mendesak pemerintah mengusir PT Putra Dewa Pania dari tanah Meepago. Perusahaan tersebut dianggap aktor di balik tragedi Deiyai 1 Agustus 2017.

“Cabut izin dan tutup operasional PT Putra Dewa Paniai,” tegas pengacara dari LBH Jayapura, Mulrar Syarif, saat membacakan rilis pernyataan sikap SOS dalam jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (10/08/2017).

Kata Syarif, selain PT Putra Dewa, semua perusahaan yang beroperasi di Papua diduga menjadi faktor penentu pelanggaran HAM di Papua.
 
“Perusahaan lainnya, yang menjadi dalang pelanggaran HAM di tanah Papua juga harus dicabut izinnya dan ditutup,” katanya.
 
Sementara itu Ocha Windesy dari Aliansi Demokrasi untuk Papua mengatakan, tidak ada perusahaan di Papua yang tidak menggunakan jasa keamanan. Mayoritas perusahaan mengunakan jasa keamanan untuk menghadapi masyarakat.
 
Karena itu, lanjutnya, aparat keamanan selalu memposisikan diri melindungi perusahaan.

"Masyarakat yang seharusnya dilindungi menjadi sasaran tindak represif aparat," katanya.
 
Melalui pernyataan sikap, SOS mendesak terbentuknya tim pencari fakta (TIF) Independen. Tim yang terdiri dari NGO, gerejawan, dan individu-individu yang berkompeten.
 
“Polisi tidak perlu terlibat. Tim ini harus bebas dari institusi negara,” sampainya.
 
Ndoringga Yarinap, aktivis Forum Independen Mahasiswa (FIM) mengatakan, desakan dibentuknya tim independen karena ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap institusi negara. Kasus Paniai 2014 menjadi contoh paling konkrit ketika institusi negara terkesan melakukan pembiaran.
 
“Negara bilang hukum, tetapi institusinya tidak taat hukum. Polisi dan TNI baku tolak, tidak mau diinvestigasi dalam kasus Paniai,” tegasnya.   
 
SOS juga mendesak, selain tim independen, Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak juga harus melakukan investigasi tersendiri. Sejauh mana akibat penembakan yang korbannya anak-anak.
 
Dari pernyataan sikap tersebut, SOS menuntut ada satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah. Yaitu segera dibentuknya pengadilan Ad hoc pelanggaran HAM berat, khususnya Pania Berdarah, Wasior Berdarah, dan Wamena Berdarah.
 
“Pemerintah sendiri yang merumuskan tiga kasus ini. Pemerintah harus segera menyelesaikannya,” tegas Wirya, koordinator advokasi dari Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Nyalakan 1000 lilin, begini sikap warga Deiyai untuk tragedi 1 Agustus

Selanjutnya

Gobay: Kapolda Papua bisa memperbaiki citra polisi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe