Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. PBB: Melindungi hak dan martabat orang asli sama dengan melindungi hak semua orang
  • Kamis, 10 Agustus 2017 — 20:02
  • 869x views

PBB: Melindungi hak dan martabat orang asli sama dengan melindungi hak semua orang

“Masyarakat asli merupakan 15% dari orang termiskin di dunia, padahal mereka hanya 5% dari populasi dunia. Perempuan asli umumnya termasuk kalangan yang paling miskin di antara yang miskin, didiskriminasi karena mereka masyarakat asli dan karena mereka perempuan,” demikian pernyataan ILO.
Seorang perempuan suku Hmong di Vietnam. Kerja perempuan melingkupi dua pertiga kegiatan pertanian subsisten di negara berkembang, tapi mereka sering tidak memiliki hak kepemilikan tanah – UN/Kibae Park.
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Sepuluh tahun setelah Deklarasi perlindungan hak masyarakat asli (indigenous) disahkan, ada kemajuan yang telah dicapai di beberapa negara dalam pengakuan hak-hak masyarakat asli. Tapi secara umum orang asli tetap mengalami diskriminasi, marjinalisasi dan sulit menikmati hak-hak dasar mereka.

“Walaupun orang-orang asli telah mencapai banyak hal dalam advokasi mereka di dunia internasional dan regional, dan pelaksanaan Deklarasi ini dihambat oleh kerentanan dan pengucilan yang masih terus terjadi, terutama di kalangan perempuan, anak, pemuda dan kaum difabel,” demikian pernyataan 40 lembaga PBB dan Internasional dalam pernyataan bersama mereka yang dirilis sehubungan dengan Hari Orang Asli Sedunia (World Indigenous People Day), yang diperingati tiap tahun tanggal 9 Agustus. 

Deklarasi ini, yang disahkan Sidang Umum PBB pada 13 September 2017, menetapkan kerangka kerja universal yang menjadi standar kelangsungan hidup minimal bagi perlindungan martabat dan kesejahteraan orang asli di dunia. 

Deklarasi ini merupakan instrumen internasional paling komprehensif bagi perlindungan masyarakat asli, termasuk di antaranya hak untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan budaya dan tanah tradisional.

Deklarasi  hak-hak masyarakat asli sebagai penanda kemajuan

“Deklarasi ini merupakan hasil negosiasi selama dua puluhan tahun, dan saat ini ia merupakan penanda kemajuan, kerangka kerja untuk rekonsiliasi dan tolok ukur hak-hak,” demikian dinyatakan Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat asli dan Mariam Wallet Aboubakrine, Ketua Forum Permanen PBB untuk Isu-isu Masyarakat Asli dan Ahli Mekanisme tentang Hak-hak Masyarakat Asli dalam pernyataan bersama dalam rangka perayaan ini.

“Tapi setelah satu dekade, kita perlu mengakui tantangan-tantangan yang masih ada. Terdapat terlalu banyak peristiwa di mana masyarakat asli sedang menghadapi tantangan dan pelanggaran hak-hak yang lebih besar daripada sepuluh tahun lalu,” tambah mereka.

Walaupun beberapa negara telah melakukan langkah-langkah secara konstitusional dan legislatif untuk mengakui hak-hak dan identitas masyarakat asli, pengucilan, marjinalisasi dan kekerasan masih tetap terjadi di mana-mana.

Menimbang hal ini, Irina Bokova, Direktur Umum UNESCO (badan PBB yang menangani isu-isu pendidikan, keilmiahan, dan budaya) berkata bahwa masyarakat asli, sebagai para penjaga dan pelaku budaya serta pewaris hubungan yang unik dengan lingkungan, merupakan perwujudan keberagaman budaya dan bahasa umat manusia di muka bumi. 

“Perlindungan terhadap hak dan martabat mereka merupakan perlindungan bagi setiap orang dan wujud rasa hormat terhadap kemanusiaan, di masa lalu dan masa yang akan datang,” ujarnya sambil menyatakan bahwa laporan baru UNESCO tentang pendidikan di dunia (Global Education Monitoring Report) menyediakan petunjuk konkrit dan saran untuk kebijakan yang memajukan hak-hak masyarakat adat. 

Pada tahun 2002, badan ini juga meluncurkan program LINKS (Local and Indigenous Knowledge Systems) untuk mendukung pemerintah menyinergikan pengetahuan ilmiah dengan masyarakat asli.

Suara dan pemberdayaan perempuan asli  ‘jauh lebih penting daripada sebelumnya’

Menurut badan buruh PBB, komunitas internasional perlu memperbaharui komitmen mereka terhadap pemberdayaan dan suara masyarakat asli. 

Walaupun mereka memuji peringatan Deklarasi  ini, yang bersama dengan Konvensi Masyarakat Asli dan Suku tahun 1989 (No. 169) sebagai instrumen pengembangan kebijakan publik dan pemberdayaan “masyarakat asli untuk mengejar prioritas pembangunan mereka sendiri,” lembaga buruh internasional ILO (International Labour Organisation) menekankan bahwa keadaan sekarang tidak dapat diterima. 

“Masyarakat asli merupakan 15% dari orang termiskin di dunia, padahal mereka hanya 5% dari populasi dunia. Perempuan asli umumnya termasuk kalangan yang paling miskin di antara yang miskin, didiskriminasi karena mereka masyarakat asli dan karena mereka perempuan,” demikian pernyataan ILO.

Pernyataan ILO menambahkan bahwa marjinalisasi dan penyingkiran social mereka harus ditangani untuk mencapai SDGs (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) PBB tahun 2030.

“Usaha bersama kita, pemerintahan, organisasi pemberi kerja dan buruh, masyarakat asli dan organisasi mereka, mitra PBB dan lainnya, bisa menjamin agar masyarakat asli tidak tertinggal,” demikian ILO mengakhiri pernyataan mereka.

Bersamaan dengan ahli masyarakat asli dari Kanada, Republik Kongo, Ekuador dan Namibia yang merayakan hari masyarakat asli di Kantor Pusat PBB di New York, secara global kantor PBB pun memiliki kegiatan-kegiatan khusus, diantaranya di Australia, Brazil, Kolombia dan Mexico.

PBB bekerja sama dengan Twitter menyajikan emoji memperingati hari ini melalui tagar #WeAreIndigenous dan #IndigenousDay, berlangsung dari tanggal 8 Agustus hingga 15 September sebagai sebuah cara baru untuk melibatkan lebih banyak orang dalam promosi hak masyarakat asli.(UN News Service/ L.J. Giay)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemeritah Solomon diminta investigasi perusahaan logging di Malaita

Selanjutnya

Konfrontasi Korea Utara-Trump perkuat sentimen kemerdekaan Guam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe