Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua minta polisi jaga netralitas di pilkada 2018
  • Minggu, 13 Agustus 2017 — 16:15
  • 637x views

Gubernur Papua minta polisi jaga netralitas di pilkada 2018

Gubernur Papua, Lukas Enembe, minta aparat Kepolisian di wilayahnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu Legislatif dan Pilpres di 2019.
Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,


Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas Enembe, minta aparat Kepolisian di wilayahnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu Legislatif dan Pilpres di 2019.

"Saya minta ketegasan dari Kapolri, dimana secara sadar anggotanya di lapangan harus laksanakan tugas sebagai Polri dalam menjaga kamtibmas. Sehingga semua dapat berjalan baik," kata Enembe, melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Minggu (13/8/2017).

Menurut nya, Pilkada sebelumnya yang diikuti 11 kabupaten/kota banyak menimbulkan masalah bahkan berujung konflik yang menelan korban jiwa seperti di Puncak Jaya dan Intan Jaya. Setidaknya ada enam kabupaten yang terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).  

Untuk itu, ujarnya, jika ada anggota Polri yang dengan kepentingan pragmatis untuk menggolkan salah satu pasangan calon maka dipastikan akan menimbulkan konflik, apalagi Papua yang selalu menjadi sorotan semua orang. 

"Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah komunikasi dengan Bupati dan mereka melaporkan banyak keterlibatan anggota Polres. Nah ini tidak boleh terjadi di Pilkada 2018 karena disitu ada Pilkada Gubernur dan pilkada di tujuh kabupaten," ucapnya.

Menanggapi itu, dirinya berharap ke depan Polri bisa menjaga netralitas. Apalagi penegasan ini sebelumnya juga sudah disampaikan langsung oleh Kapolri.

"Salah satu penyelenggaraan Pilkada adalah aparat keamanan dalam hal ini Polri juga TNI, kami kasih dana dalam NPHD dengan harapan ya mereka bekerja sesuai tugas yakni menjaga Pilkada agar berjalan dengan aman dan lancar. Tidak boleh lagi terjadi konflik seperti yang lalu lalu," kata Enembe.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengatakan persoalan Pilkada menjadi salah satu pembahasan mengingat Papua menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi konflik Pilkada. 

"Papua ini diluar dugaan yang tadinya kami perkirakan lancar aman, ternyata masih berujung pada beberapa PSU dan beberapa kasus konflik kekerasan. Seharusnya ini  dikelola dengan baik oleh KPU sebagai penyelenggara, termasuk aparat keamanan (Polri-red)," kata Tito.
 
Ia menilai, Pilkada serentak 2018 akan lebih ramai karena akan ada Pilgub bersama dengan tujuh kabupaten yang juga rawan konflik. Oleh karena itu ia menegaskan kepada anggotanya di lapangan untuk menjunjung tinggi netralitas.

"Harus kerjasama dengan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, jaringan adat, gereja, pemda setempat dan juga media," ucapnya.

"Ini harus dirangkul semua supaya Pemilu 2018 betul-betul bisa kondusif, aman dan tidak terjadi konflik apalagi korban jiwa tentunya ini akan sangat disayangkan," tutupnya. (*)
 

Sebelumnya

PKK kabupaten dan kota diminta mendata dasa wisma

Selanjutnya

HUT kemerdekaan RI ke-72 diwarnai berbagai lomba

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe