Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Thomas: coret perusahaan bermasalah di Meepago
  • Minggu, 13 Agustus 2017 — 18:16
  • 767x views

Thomas: coret perusahaan bermasalah di Meepago

"Kejadian di Deiyai bukan satu-satunya. Sudah ada beberapa kejadian di wilayah Meepago yang menelan korban dan tidak jelas penyelesaiannya," kata Politikus Demokrat itu
Ilustrasi demo damai Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) terkait penembakan Deiyai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (8/8/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Thomas Sondegau, legislator Papua dari wilayah pemilihan Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Nabire dan Intan Jaya, menyerukan kepala daerah di wilayah Meepago perlu mencoret dan tidak memberikan pekerjaan APBD, kepada perusahaan yang selama ini bermasalah dengan masyarakat setempat.

Hal itu dikatakan Thomas, setelah kejadian penembakan di Deiyai yang diduga dilakukan anggota Brimob dan polisi, yang menyebabkan satu warga sipil meninggal dunia dan belasan lainnya terluka, pada 1 Agustus 2017.

"Kejadian di Deiyai bukan satu-satunya. Sudah ada beberapa kejadian di wilayah Meepago yang menelan korban dan tidak jelas penyelesaiannya," kata Politikus Demokrat itu, via teleponnya kepada Jubi, Minggu (13/8/2017).

Menurutnya, para kepala daerah di wilayah Meepago harus mengevaluasi dan mengecek sepak terjang setiap perusahaan di wilayahnya, yang mengerjakan proyek dana APBD. 

"Cek semua perusahaan, terutama yang merugikan masyarakat. Selama ini banyak perusahaan yang hanya mengejar keuntungan, tanpa peduli terhadap keadaan dan hak masyarakat," ujarnya. 

Celakanya kata Thomas, ketika perusahaan bermasalah dengan masyarakat, bukannya duduk bersama mencari solusi akan tetapi sering menggunakan aparat keamanan. 

"Untuk kasus Deiyai, kami DPR Papua ingin pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Bahkan dipecat dari kesatuan," katanya. 

PT Putra Dewa Paniai disebut berbagai pihak penyebab terjadinya penembakan di Deiyai. Perusahaan itu meminta bantuan aparat keamanan ketika menghadapi masyarakat, yang saat itu melakukan protes lantaran pihak perusahaan tidak meminjamkan kendaraan, saat ada warga yang tenggelam dan hendak dilarikan ke rumah sakit. 

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda ketika menerima massa demo damai dari Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) di halaman kantor DPR Papua, Selasa (8/8/2017), mengatakan, pihaknya akan menyurat kepada Pemprov Papua agar menghentikan semua pekerjaan perusahaan itu kalau memang mengerjakan proyek APBD provinsi. 

"Kalau APBD kabupaten, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemkab," kata Wonda. (*) 

loading...

Sebelumnya

Komisi II DPRP pastikan pembangunan pabrik betatas

Selanjutnya

Ondoafi: gubernur pasti penuhi janjinya terkait stadion utama PON

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6087x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5702x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3767x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe