Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. KNPB Pegubin minta polisi stop "cari makan" dengan jual nama KNPB
  • Minggu, 13 Agustus 2017 — 19:25
  • 1037x views

KNPB Pegubin minta polisi stop "cari makan" dengan jual nama KNPB

“Kalau mau cari makan dengan cara yang baik saja. Jangan bawa-bawa nama KNPB,”tegas Noldi Hilka, Kordinator KNPB wilayah Pegunungan Bintang saat bertandang ke redaksi Jubi, Minggu (13/08/2017) .
Noldi Hilka dan Yulian Uropmabin ketika bertandang ke redaksi Jubi - Jubi/Benny Mawel
Benny Mawel
frans@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Pegunungan Bintang meminta polisi agar berhenti "mencari makan" dengan menjual nama KNPB di tanah Aplim Apom.

“Kalau mau cari makan dengan cara yang baik saja. Jangan bawa-bawa nama KNPB,”tegas Noldi Hilka, Kordinator KNPB  wilayah Pegunungan Bintang saat bertandang ke redaksi Jubi, Minggu (13/08/2017) .

Ia  mengatakan itu menyusul pemberitaan satu media cetak lokal dan satu media online pada 10 Agustus 2017. Media itu menyebut penyerahan bendera Bintang Kejora dari simpatisan KNPB kepada pihak kepolisian.

Ia menyebut media itu menulis Simpatisan KNPB yang menyerahkan itu sebagai kepala kampung Oktewi, distrik Kiwirok. Namanya diinisialkan “SD”. SD menyerahkan bendera paska perbincangan dengan Kapolsek Kiwirok Iptu W. Kai Kai pada Mei 2017 silam.

Kapolsek Kiwirok berpesan agar SD yang menjabat kepala Kampung harus bisa menjaga situasi kamtibmas di kampungnya dan segera melapor ke pihak kepolisian apabila ada kegiatan – kegiatan masyarakat yang menjurus ke separatisme.

Kata Hilka, pemberitaan ini menyesatkan. Karena pihaknya tidak pernah mengajarkan simpatisan KNPB untuk menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada aparat keamanan Indonesia. Pihaknya hanya sosialisasi proses penentuan nasib sendiri melalui refrendum.

“Bendera itu bukan mainan. Bendera itu harga diri kami. Kalau kami menyerahkan itu sama kita jual diri kepada kolonial. Dan itu tidak akan pernah terjadi,” tegas  Hilka.

Kata dia, pemberitaan itu juga membuat dirinya prihatin. Prihatin polisi mulai menyebut separatisme di wilayah Pegunungan Bintang karena penyebutan istilah itu menjurus kepada stigma dan konflik kepentingan pihak-pihak tertentu.  

“Kami prihatin. Di sana tidak ada separatis. Di sana hanya ada manusia ciptaan Tuhan. Di sana tidak ada nama atau marga separatis,” tegasnya.

Yulian Uropmabin, ketua KNPB Wilayah Pegunungan Bintang mengatakan berita itu benar-benar hoax. Karena nama  kampung dan kepala kampunya tidak jelas. Nama kepala kampung diinisialkan.

“Ada permainan apa ini. Pihak kepolisian kalau mau bertugas silahkan saja. Kami berharap polisi bertugas tidak buat konflik di wilayah bekas DOM ini,” katanya.

Kata dia, konflik yang akan dikelola pun tidak akan menguntungkan. Karena, posisi rakyat Pegunungan Bintang sudah jelas.

“Rakyat ingin menentukan nasib sendiri,”tegasnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ondoafi: gubernur pasti penuhi janjinya terkait stadion utama PON

Selanjutnya

Pegiat HAM: pernyataan Wiranto ‘ngawur’, tidak paham HAM dan tidak kredibel          

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe