Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pegiat HAM: pernyataan Wiranto ‘ngawur’, tidak paham HAM dan tidak kredibel          
  • Minggu, 13 Agustus 2017 — 19:34
  • 1660x views

Pegiat HAM: pernyataan Wiranto ‘ngawur’, tidak paham HAM dan tidak kredibel          

Bagi dia pernyataan Wiranto terkait kasus Deiyai hanya menunjukkan dua hal, yaitu sebagai menteri, Wiranto sendiri tidak paham HAM, dan kedua dia tidak tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan secara baik.
Jenazah Yulianus Pigai sempat diletakkan oleh keluarga di depan Kantor Polsek Tigi, Kabupaten Deiyai sebagai wujud protes atas penembakan aparat keamanan - Jubi/Abeth You
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Papua No. 1 News Portal I Jubi
 
Nabire, Jubi – Direktur Eksekutif Amnesti Internasional perwakilan Indonesia, Komisioner dan calon Komisioner Komnas HAM menyesalkan pernyataan Wiranto terkait status penembakan Deiyai 1 Agustus 2017, yang telah melukai 16 orang dan menewaskan 1 orang pemuda Papua, Yulianus Pigai (30).
 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (11/8) menyebut kasus penembakan di Deiyai, Papua, bukanlah pelanggaran HAM. Menurut dia kasus tersebut hanyalah kasus kriminal atau tindak pidana biasa dan bukan kasus pelanggaran HAM.
 
Hal itu dibantah keras oleh Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang saat ini masih berada di Jayapura mengunjungi dua korban penembakan yang dirujuk ke RS Dok 2 Jayapura. Menurut dia, Wiranto tidak kompeten mengatakan kasus Deiyai pelanggaran HAM atau tidak.
 
“Kami baru saja dari Deiyai, kemarin (11/8), di Timika, dan saat ini  sedang berada di Rumah Sakit Dok 2 melihat korban penembakan. Komnas HAM sedang melakukan proses penyelidikan, jadi belum bisa diambil kesimpulan,” ujarnya kepada Jubi melalui sambungan Whatsapp Sabtu, (12/8).
 
Sejauh ini Komnas HAM memang masih melakukan penyelidikan di lapangan, bertemu keluarga korban, mengunjungi tempat terjadinya peristiwa, serta menemui saksi-saksi. Hingga saat ini Komnas HAM belum mengeluarkan pernyataan ap apun terkait penyelidikan penembakan Deiyai tersebut.
 
Bagi Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional perwakilan Indonesia di Jakarta, saat dihubungi Jubi Minggu, (13/8/2017), pernyataan itu tidak lebih dari wujud ketidakpekaan terhadap korban kekerasan di Deiyai.
 
“Tanpa sebuah investigasi yang memadai, dari eksaminasi forensik hingga uji balistik, maka pernyataan itu bisa dinilai sebagai sanggahan yang tidak kredibel. Mestinya proses pengusutan yang diutamakan dahulu, lalu serahkan pada pengadilan apakah itu sebuah pelanggaran,” tegas Usman melalui sambungan whatsapp.
 
Usman berpandangan sanggahan semacam itu malah dapat menjauhkan upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang saling tuding di dalam kasus Deiyai.
 
Tidak paham dan pelanggar HAM
 
Pernyataan keras juga datang Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras itu mengaku tidak heran atas tanggapan yang diberikan jenderal purnawirawan era Orde Baru itu. Haris ingatkan Wiranto memang memiliki catatan yang “merajai” pelanggaran HAM di Indonesia terkait kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, Trisakti dan Semanggi.
 
“Dia itu menikmati posisi dan kondisi ketiadaan penegakan hukum atas kasus-kasus di atas… dan gawatnya, saat Joko Widodo menjabat Presiden justru kasih jabatan ke Wiranto. Kacau! Jadi dia bisa ‘bulan madu’ saat ini, bicara seolah di dunia ini tidak ada hak asasi manusia. Buat dia hak asasi manusia hanya bikin dia susah,” ujar Haris dari Jakarta.
 
Bagi dia pernyataan Wiranto terkait kasus Deiyai hanya menunjukkan dua hal, yaitu sebagai menteri, Wiranto sendiri tidak paham HAM, dan kedua dia tidak tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan secara baik.
 
“Belum selesai penegak hukum bekerja, dia sudah ngawur bikin pernyataan. Kalau kucing bisa bicara, kucing dengan mudah juga bilang peristiwa di Deiyai adalah pelanggaran HAM. Gampang itu,” tegas Haris yang sempat masuk dalam bursa calon komisioner Komnas HAM 2017-2022 namun tidak terpilih masuk ke seleksi akhir 14 nama yang akan dipilih Komisi III DPR RI.
 
Sementara salah seorang dari 14 calon komisioner Komnas HAM yang lolos seleksi hingga ke tahap akhir di DPR RI, Sri Lestari Wahyuningroem, merespons pernyataan Mekopohukam ini dengan nada tinggi. Sri Lestari dengan tegas menyatakan dia tidak berhak mengeluarkan pernyataan semacam itu.
 
“Bukan dia yang harus menentukan itu pelanggaran HAM atau bukan. Komnas HAM harus turun dulu selidiki (dan sedang selidiki). Dia pikir dia itu siapa? Dia (Wiranto) tidak bisa secara sepihak menentukan,” ujar Sri Lestari kesal.
 
Menurut perempuan yang lama berkecimpung dalam penelitian terkait persoalan HAM masa lalu ini, unsur-unsur pelanggaran HAM dalam kasus Deiyai sudah ada dan Komnas HAM sudah melakukan pemantauan.
 
“Tapi saya kira Itu jawaban defensif saja,” kata Sri Lestari yang hingga saat ini juga aktif sebagai peneliti dan dosen ilmu politik di Universitas Indonesia.
 
Menkopolhukam menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus Deiyai saat memberikan arahan dalam Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jumat lalu (11/8).

Wiranto tidak melihat ada kriteria pelanggaran HAM dalam kasus penembakan di Deiyai.

"Bukan pelanggaran HAM berat, itu kriminal, tindak pidana biasa, yang nembak itu dihukum, selesai sebenarnya," kata Wiranto.

Sementara Kapolda Papua, Irjen Polisi Boy Rafli Amar seperti dilansir Antara (11/8) sudah mengakui bahwa anak buahnya melanggar prosedur tetap (protap) dalam menangani peristiwa di Kampung Oneibo, Distrik Tigi Selatan Kabupaten Deiyai.

“Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi, Kapolsek dan delapan anggota Brimob (termasuk komandan peleton) diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan aksi massa," kata Boy Rafli di Timika. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

KNPB Pegubin minta polisi stop "cari makan" dengan jual nama KNPB

Selanjutnya

Kapolri duga ada eksploitasi kasus penembakan Deiyai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe