Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dirjen Otda minta penetapan NPHD sebelum 24 Agustus ini
  • Senin, 14 Agustus 2017 — 18:03
  • 694x views

Dirjen Otda minta penetapan NPHD sebelum 24 Agustus ini

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono mengatakan dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2018, dua kabupaten belum melakukan penandatangan NPHD Pilkada Bupati 2018. 
Rapat Pembahasan NPHD Pilgub 2018 yang dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono dan Sekda Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah provinsi dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018, untuk segera menetapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum 24 Agustus 2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono mengatakan dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2018, dua kabupaten belum melakukan penandatangan NPHD Pilkada Bupati 2018. 

"Mimika dan Biak belum melakukan penandatanganan. Sedangkan lima daerah lainnya sudah, yaitu Puncak, Mamberamo Tengah, Paniai, Jayawijaya dan Deiyai,” kata Sumarsono kepada wartawan, di Jayapura, Senin (14/8/2017).

Untuk itu, dirinya meminta kabupaten pelaksana Pilkada 2018 untuk segera menandatangani NPHD sebelum tanggal yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu jalannya seluruh tahapan.

"Intinya Papua ini merupakan provinsi yang khusus karena memang letak georafis yang sulit. Karena itulah usulan perencanaan KPU tidak pernah diseragamkan seluruh provinsi. Perencanaan anggaran selalu dibuat di masing-masing daerah," ucapnya.

"Alasan dibilang khusus, karena di Papua ada juga penerbangan antardistrik. Karena itulah anggaran KPU ini disusun sendiri oleh mereka dengan memperhitungkan kebutuhan spesifik dan kondisi yang ada Papua," tambahnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan mengenai NPHD, pihaknya masih melakukan kajian, dengan melihat kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun depan.

"Kami tidak bisa semena-mena dan secepat itu kami iyakan. Karena harus dikaji secara detail dengan semua pihak terkait," kata Hery.

Mengenai hal ini, ujar ia, pihaknya akan mengundang Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak keamanan (TNI/Polri), untuk mendapat pemaparan mengenai pembiayaan sesuai usulan NPHD itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua percepat pelantikan MRP

Selanjutnya

Pemprov Papua gelar lomba cipta imitasi burung cenderawasih 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe