Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Perusahaan wajib bangun kebun plasma bagi pemilik ulayat
  • Selasa, 15 Agustus 2017 — 17:20
  • 913x views

Perusahaan wajib bangun kebun plasma bagi pemilik ulayat

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware, menegaskan kebun plasma wajib hukumnya dibangun oleh perusahan yang melakukan kegiatan investasi perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat pemilik hak ulayat.
Masyarakat adat bersama sejumlah LSM saat memberikan keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware, menegaskan kebun plasma wajib hukumnya dibangun oleh perusahan yang melakukan kegiatan investasi perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat pemilik hak ulayat.

Penegasan itu disampaikan Inda dalam siaran pers yang diterima Jubi, Selasa (15/8/2017).

“Pembangunan kebun plasma sesuai Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.  Tidak ada alasan bagi perusahan untuk tidak membangunnya,” kata Inda.

Apalagi, lanjut dia, PT Korindo Grup yang sudah lama berinvestasi di Kabupaten Merauke maupun Boven Digoel, seharusnya sudah membangun kebun plasma bagi masyarakat. Jangan menjadikan moratorium sebagai alasan tidak membangun kebun plasma.

Ditegaskan, moratorium yang dikeluarkan pemerintah adalah penundaan izin baru pada hutan alam serta hutan primer. Jika dikaitkan dengan persoalan kebun plasma, tidak ada hubungannya sama sekali.

Sementara itu, Direktur PUSAKA Jakarta, YL Franky, menyoroti persoalan mendasar yang terjadi di masyarakat adat. Diantaranya, masyarakat adat kehilangan hak-hak serta kedaulatan menentukan serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain itu, katanya, masyarakat kehilangan rasa aman serta pembatasan hak-hak untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Mereka juga kehilangan kemandirian dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif berbasiskan pengetahuan masyarakat adat setempat.

Kepala PT Korindo Cabang Merauke, John Rettob, beberapa waktu lalu mengatakan untuk membangun kebun plasm, harus dalam bentuk kelompok.

‘’Menjadi persoalan adalah kita harus mendapatkan e-KTP maupun kartu keluarga dari masing-masing warga, baru bisa memroses lebih lanjut,”ujarnya.

Selama ini masyarakat tak memiliki e-KTP maupun kartu keluarga, sehingga harus mendatangkan petugas dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memroses terlebih dahulu. Ini juga menjadi salah satu faktor hingga proses pembentukan kelompok dalam suatu wadah koperasi, membutuhkan waktu. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Tugu Nol Kilometer di Sota akan diresmikan

Selanjutnya

Warga PNG ikut upacara HUT RI di Sota

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe