Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Pemerintah Papua Nugini: Kami sedang tangani SABLs
  • Kamis, 17 Agustus 2017 — 10:33
  • 486x views

Pemerintah Papua Nugini: Kami sedang tangani SABLs

Ada beberapa pemegang sewa SABL yang telah melakukan penebangan hingga habis dan sekarang areal tersebut telah digunakan untuk budidaya kelapa sawit atau kakao," ujar Tomuriesa.
Menteri Kehutanan Papua Nugini Douglas Tomuriesa - RNZI/Johnny Blades
RNZI
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Port Moresby, Jubi – Pemerintah Papua Nugini menegaskan mereka sedang menindaklanjuti penghentian persewaan lahan bermasalah pada Sewa Usaha Pertanian Khusus atau Special Agricultural Business Leases (SABLs).

Kelompok advokasi masyarakat meminta pemerintah Peter O'Neill yang baru terpilih untuk kembali menangani dan menyelesaikan permasalah sewa SABLs, yang sebagian besar telah divonis ilegal oleh pemeriksaan Komisi khusus penyelidikan terkait isu ini pada tahun 2013 kemarin.

Komisi Penyelidikan tersebut menemukan bahwa sebagian besar sewa, yang dikenal sebagai SABLs, diperoleh secara curang dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah mengatakan meskipun pemerintah telah membatalkan sewa SABLs ini, penebangan hutan terus berlanjut tanpa henti.

Menteri Kehutanan, Douglas Tomuriesa mengatakan bahwa pemerintah PNG telah mengambil tindakan, namun masalahnya lebih kompleks dari sekedar menendang semua perusahan keluar.

Menteri Tomuriesa mengatakan beberapa areal penggundulan hutan sekarang sudah diubah menjadi lahan usaha kelapa sawit dan pertanian produktif,, sehingga manfaat konversi lahan ini juga perlu dipertimbangkan.

"Ada beberapa pemegang sewa SABL yang telah melakukan penebangan hingga habis dan sekarang areal tersebut telah digunakan untuk budidaya kelapa sawit atau kakao," ujar Tomuriesa.

"Kita harus mendukung mereka, memastikan bahwa mereka melakukan hal yang benar dan hal-hal yang penting lainnya juga dilakukan sepantasnya termasuk kepemilik hak tanah ulayat dan lain-lain."

Dia juga mengatakan dia bekerja dekat dengan pemilik tanah dan menjanjikan serangkaian pengumuman penting terkait kehutanan di PNG dalam beberapa minggu ke depan.

Lebih dari 10 persen dari total masyarakat PNG diperkirakan terdampak oleh penebangan ilegal tersebut.(Elisabeth C. Giay)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Siswa dan staf SMA Epi di Vanuatu mogok

Selanjutnya

Kenaikan upah dan pensiun ditunda, ekonomi Nieu genting

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe