Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Memikirkan masa depan hubungan Kepulauan Cook dengan Selandia Baru
  • Kamis, 17 Agustus 2017 — 10:53
  • 550x views

Memikirkan masa depan hubungan Kepulauan Cook dengan Selandia Baru

Seluk-beluk perjanjian asosiasi bebas antara kedua negara ini semakin buram seiring dengan makin cairnya konsep identitas, kewarganegaraan, dan perbatasan. Banyak orang Kepulauan Cook menganggap negara mereka sepenuhnya merdeka.
Perdana Menteri Kepulauan Cook, Henry Puna yang menggagas keanggotaan wilayah itu di PBB - Wikimedia Commons/Alexwinkler
Pacific Islands Report
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Rarotonga, Jubi - Persetujuan asosiasi bebas antara Selandia Baru dan Kepulauan Cook merupakan pendorong utama pergerakan orang Kepulauan Cook keluar-masuk dua negara tersebut.

Mengerti dan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada di seluruh penjuru dua wilayah ini merupakan bagian dari gaya hidup orang Kepulauan Cook. 

Penciptaan medan sosial Kepulauan Cook yang transnasional muncul sebagai cara baru memahami konstelasi hidup orang Kepulauan Cook yang melampaui batas negara.

Di dunia yang kian global, skala pergerakan populasi merupakan wajah pergerakan orang, barang, ide dan modal. Dan walaupun negara bangsa masih berpengaruh, keterlibatan orang di dalam apa yang disebut ‘medan sosial transnasional’ kini sangat lazim.

Transnasionalisme menginterogasi konsep negara bangsa karena ia membuat kita memeriksa kembali asumsi kita tentang bagaimana orang menata hidup mereka.

Walaupun negara masih memengaruhi kehidupan,orang dan logikanya sendiri turut menentukan jalan hidup. Ron Crocombe pernah menulis bahwa orang Cook masa kini adalah orang baru yang secara genetis dan budaya menciptakan budaya baru berdasarkan masa lalu dan masa kini, yang lokal dan international.

Hidup orang-orang Kepulauan Cook melintasi banyak batas; atoll, pulau dan batas negara dilewati demi pendidikan, pekerjaan, perayaan, dan pelayanan kesehatan. Hidup yang terjalin antara Kepulauan Cook dan Selandia Baru ini dianggap lumrah dan karenanya asosiasi bebas biasanya didukung begitu saja.

Meski demikian, sekelompok orang, baik dalam jajaran pemerintah dan komunitas transnasional Kepulauan Cook mempertanyakan masa depan kedaulatan negara tersebut; apakah hubungan antara kewarganegaraan dan negara akan tetap berganda atau apakah konsep identitas dan kewarganegaraan akan terus berkembang?

Seluk-beluk perjanjian asosiasi bebas antara kedua negara ini semakin buram seiring dengan makin cairnya konsep identitas, kewarganegaraan, dan perbatasan. Banyak orang Kepulauan Cook menganggap negara mereka sepenuhnya merdeka.

Sebagai contoh, sebelum disebut “Te Maeva Nui”, hari peringatan Konstitusi Kepulauan Cook sering disebut perayaan Kemerdekaan atau perayaan Konstitusi.

Di benak orang Kepulauan Cook, sepekan perayaan ini adalah merayakan kebangsaan, kemerdekaan dan permerintahan sendiri. Kepercayaan ini merefleksikan hubungan antara Kepulauan Cook dan Selandia Baru yang mandiri, terpadu dan saling tergantung pada saat yang sama.

Banyak orang Kepulauan Cook percaya bahwa negeri mereka sudah mencapai tingkat akhir perkembangan ekonomi, kedaulatan dan penentuan nasib sendiri.

Ini bukan berarti bahwa orang Kepulauan Cook tidak acuh soal politik. Banyak orang Kepulauan Cook yang aktif secara politis di berbagai tingkatan: desa, pulau, nasional dan Selandia Baru.

Pada tahun 2015, Perdana Menteri Kepulauan Cook Henry Puna membuka kembali isu keanggotaan PBB bagnegara ini. Dialog antara Puna, Selandia Baru dan partai oposisi hanya tampil di media populer.

Meski demikian, perbedaan pendapat ini mewakili ketegangan antara Kepulauan Cook dan Selandia Baru dan posisi barunya di tingkat global. Aspirasi keanggotaan PBB Henry Puna menunjukkan keterbukaan untuk menjelajahi kemungkinan baru bagi masa depan Kepulauan Cook dan keinginan untuk merumuskan kembali posisinya di dunia global ini.

Meski demikian, percakapan tentang keanggotaan di PBB ini tiba-tiba terhenti karena tidak pastinya masa depan kewarganegaraan Selandia Baru.

Seruan untuk keanggotaan PBB merupakan isu kontroversial dan pada tahun 2015 Partai Demokratik mengumumkan rencana mereka terhadap pencalonan keanggotaan PBB. Menurut mereka, proses ini akan mengancam hak kewarganegaraan Selandia Baru bagi orang Kepulauan Cook.

Pembingkaian isu ini sebagai dikotomi dipakai untuk menarik orang Kepulauan Cook yang transnasional dan pemerintahan Selandia Baru yang sedang berkuasa.

Dalam pernyataan yang dibuat tahun 2015, juru bicara John Key yang ketika itu masih menjabat Perdana Menteri menyatakan bahwa Selandia Baru tidak akan mendukung keinginan Kepulauan Cook untuk menjadi anggota PBB. Selandia Baru tidak akan mendukung keanggotaan ini selama status konstitusional Kepulauan Cook belum berubah, dan perubahan status ini akan mempengaruhi persetujuan soal kewarganegaraan.

Untuk alasan ini, isu keanggotaan PBB Kepulauan Cook tidak maju-maju. Tapi isu ini memunculkan kembali pertanyaan tentang masa depan hubungan ini. Sejak formalisasi perjanjian asosiasi bebas pada tahun 1965, Kepulauan Cook telah mencapai ‘asosiasi bebas tingkat lanjut’ dan mengembangkan struktur pemerintahan mereka.

Di masa di mana keanggotaan di organisasi internasional dan perjanjian multilateral memengaruhi struktur pemerintahan dan kelangsungan ekonomi seperti sekarang ini, Kepulauan Cook perlu mengevaluasi hubungan politik mereka.

Orang Kepulauan Cook selama ini hidup dengan jaringan kompleks yang diciptakan hubungan historis mereka dengan Selandia Baru ini dan lintasan yang disediakan oleh kewarganegaraan Selandia Baru.

Tidak banyak informasi tentang apa yang memotivasi keinginan untuk menjadi anggota PBB ataupun alasan Selandia Baru mengakhiri diskusi ini.

Di luar pernyataan-pernyataan di media, orang-orang Kepulauan Cook, baik di rumah maupun di Selandia Baru, tidak mendapat informasi yang mendalam, demikian juga kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam debat ini masih sama terbatasnya seperti pada tahun 1960-an.(L. J. Giay) 

Ditulis oleh: Evelyn Marsters

loading...

Sebelumnya

Kenaikan upah dan pensiun ditunda, ekonomi Nieu genting

Selanjutnya

Australia dan Solomon tanda tangani traktat keamanan baru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe