Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Ini alasan pegawai kontrak palang RSUD dan Dinkes Kaimana
  • Kamis, 17 Agustus 2017 — 11:32
  • 540x views

Ini alasan pegawai kontrak palang RSUD dan Dinkes Kaimana

Akibat tidak ada nama dalam SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, beberapa pegawai kontrak dan sejumlah masyarakat dari suku Mairasi, Selasa (15/8/2017), melakukan aksi penghentian pelayanan dan memalang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaimana, di Jalan Kaimana-Tangaromi Km 0 dan Dinas Kesehatan kabupaten Kaimana, yang berada di kompleks perkantoran Jalan Casuarina Krooy.
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaiman yang dipalang oleh pegawai kontrak RSUD Kaimana dan masyarakat - Jubi/Jacob Owen
Jacob Owen
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Kaimana, Jubi – Akibat tidak ada nama dalam SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, beberapa pegawai kontrak dan sejumlah masyarakat dari suku Mairasi, Selasa (15/8/2017), melakukan aksi penghentian pelayanan dan memalang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaimana, di Jalan Kaimana-Tangaromi Km 0 dan Dinas Kesehatan  kabupaten Kaimana, yang berada di kompleks perkantoran Jalan Casuarina Krooy.

Aparat kepolisian Polres Kaimana dan Polsek yang mendengar pemalangan tersebut langsung menuju RSUD dan membuka paksa kayu palang yang tertancap di semua ruangan agar pelayanan bisa normal kembali.

Dalam aksi pemalanagan terjadi perang mulut dan nyaris baku pukul antara aparat dan massa aksi, lantaran ada pegawai negeri sipil yang tidak mengizinkan aparat kepolisian membuaka paksa kayu palang yang ditancapkan di Kantor Dinkes Kaimana.

Dalam pertemuan yang dimediasi jajaran Polres Kaimana, masyarakat mengatakan aksi ini dilakukan lantaran ketidakpuasan terhadap SK yang dikeluarkan Bagian Hukum Setda Kaimana.

“Kami lakukan ini untuk minta Kepala Dinas Kesehatan, kenapa kami yang bekerja selama tiga tahun sebagai tenaga kontrak, tahun ini yang diusulkan RSUD untuk ditindaklanjuti ke Bupati kenapa tidak ada SK. Nama yang muncul justru orang-orang baru. Kalau anak-anak negeri kami tidak persoalkan tapi yang ada ini basudara dari daerah lain di luar Papua. Kami ini salah apa,” tanya masyarakat dalam forum diskusi bersama kepala Dinas Kesehatan, Waka Polres, Kabag Ops, dan Kasat Intel serta Sekretaris II DAK.

Mereka juga mempertanyakan sejumlah nama baru yang muncul dalam SK tersebut yang berlaku mulai bulan Maret, padahal nama-nama ini tidak pernah dilihat bekerja di RSUD sebagai tenaga kontrak.

Dalam kesempatan itu warga juga mengatakan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan terhadap Bupati. Mereka hanya ingin ada kejelasan terkaiat tidak adanya SK kepada tenaga kontrak selama tiga tahun di RSUD Kaimana.

“Situasi yang kami lihat tadi lain. Kami ini dating tidak untuk melawan Kepala Dinas, tidak untuk melawan Bupati. Aksi ini kami hanya minta kejelasan pemerintah terkait tidak adanya nama saudara kami di SK pengangkatan sebagai PNS di RSUD Kaiman. Kami minta Pal Kapolres Kaimana untuk menindak tegas setiap gerakan dari oknum-oknum yang mau melakukan apa saja terhadap orang lain, karena ini akan membahayakan dan menggangu konstalasi kemananan negeri ini,” pinta mereka.

Mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Arifin Sirfefa, menjelaskan bmenyangkut SK yang telah dikeluarkan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

”Waktu mau usulkan nama-nama tenaga kontrak, kami surati UPT RSUD Bagian Kepegawaian untuk memasukan tenaga kontrak yang telah bekerja sampai sekarang. Semua dari nama-nama itu kami satukan dengan tenaga kontrak yang ada di Dinas Kesehatan. Kami usulkan ke Kepala Daerah. Kami sendiri tidak merubah. Sejumlah nama itu sudah yang kami usulkan tetapi kalau adek ini juga tidak ada nama dalam SK, nanti kami cek, itu menjadi tanggung-jawab kami. Berikan kami waktu untuk berbicara dengan Sekda dan Bupati,” kata Arifin.

Arifin berharap agar palang dapat dibuka sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Waka Polres Kaimana, Kompol Langgia, berharap persoalan ini dapat diselesaikan dan dicari solusinya sehingga tidak berlarut-larut.

“Kita harus bersama-sama menjaga situasi aman dan damai karena akan ada event Pesparawi di Kaimana. Presiden Jokowi akan hadir. Persoalan ini bapak dan ibu tadi sudah dengar akan dibicarakan oleh Kepala Dinas dengan pimpinannya,” Waka Polres.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kaimana, Frans Amerbay, mengatakan terkait dengan hal tersebut akan menjadi perhatianya serius pihaknya.

“Kami akan pangil bagian Hukum dan Dinas Kesehatan untuk minta kejelasan terkait hal itu. Kami berharap semua bisa berjalan baik, “ kata Frans Amerbay. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Mantan Wakil Ketua DPRD gugat anggota DPRD Kaimana ke PTUN

Selanjutnya

Tujuh narapidana di Rutan Kaimana terima remisi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe