Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator: mengapa Jokowi tak singgung HAM Papua?
  • Kamis, 17 Agustus 2017 — 17:52
  • 739x views

Legislator: mengapa Jokowi tak singgung HAM Papua?

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai hal, terutama percepatan pembangunan, infrastruktur dan lain-lain. Namun ada satu hal yang hilang yakni masalah HAM, khususnya Papua.
Ilustrasi demo terkait kasus pelanggaran HAM di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menyayangkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (16/8/2017), yang tak menyinggung masalah HAM, terutama di Papua.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai hal, terutama percepatan pembangunan, infrastruktur dan lain-lain. Namun ada satu hal yang hilang yakni masalah HAM, khususnya Papua.

"Entah apa pertimbangannya, sehingga tidak menyinggung masalah HAM di Papua dan penyelesaiannya seperti apa," kata Kadepa, Rabu (16/8/2017).

Menurutnya, bukan baru kali ini saja masalah HAM hilang dari pidato atau pernyataan-pernyataan resmi Presiden Jokowi. Dalam beberapa kali kunjungannya ke Papua belakangan ini, Jokowi sama sekali tidak pernah menyinggung masalah HAM Papua.

Katanya, munculnya masalah HAM di Papua berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini orang Papua merasa belum mendapat keadilan. Namun ketika mereka bersuara, terkadang dianggap ingin menentang negara.

"Selain itu para terduga pelaku pelanggar HAM belum memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sehingga melakukan tindakan yang berujung pelanggaran HAM, dan mengakibatkan negara mendapat sorotan dunia internasional," ujarnya.

Meski begitu, politikus Partai NasDem tersebut mengapresiasi Jokowi yang dinilai menyadari masih banyak penduduk Indonesia, yang belum memperoleh kemerdekaan secara utuh seperti yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Ini belum terwujud, tapi saya apresiasi kesederhanaan beliau dalam pidatonya. Tidak menampilkan ego dan mengungkit apa yang telah ia buat, namun menyadari masih banyak kekurangan dan mengingatkan semua perangkat negara melengkapi kekurangan itu," katanya. 

Dalam laporan Komisi I terhadap raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016; raperdasi perubahan APBD tahun anggaran 2017, Selasa (15/8/2017), Komisi I DPR Papua menyoroti berbagai hal, terutama bidang hukum dan penegakan HAM di Papua. 

Komisi I meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, segera membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dan mendorong pemerintah pusat melalui gubernur, segera menarik aparat TNI/Polri non organik dari seluruh Provinsi Papua, serta mendorong terselenggaranya dialog nasional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Ini merupakan hasil pemikiran ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Komisi I DPR Papua. Dalam pembuatan laporan, dirapatkan bersama ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Jadi inilah hasil pemikiran kami di Komisi I DPR Papua," kata anggota Komisi I DPR Papua, Emus kepada Jubi. 

Katanya, berbagai hal yang disoroti pihaknya dalam laporan komisi, lantaran melihat dinamika yang terjadi di Papua selama ini. Baik itu terkait, politik, hukum dan penegakan HAM. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Penanganan banjir di Kota Jayapura butuh blueprint

Selanjutnya

DPR Papua kembali soroti pemberantasan minol

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe