Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Hingga Oktober, belum ada ASN Papua terkena sanksi
  • Rabu, 12 Oktober 2016 — 18:32
  • 533x views

Hingga Oktober, belum ada ASN Papua terkena sanksi

"Kepala SKPD harus bisa membagi tugas kepada staf berdasarkan kinerja pegawai. Tentu ini akan berdampak positif agar seorang pegawai bisa meningkatkan kinerja saat melaksanakan tugas," kata Wenda.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua mengklaim, hingga Oktober 2016, belum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan provinsi Papua yang terkena sanksi indisipliner.

Kepala BKD Papua, Nicholaus Wenda meminta Gubernur, Sekda dan Asisten diminta terus meningkatkan disiplin ASN di setiap SKPD.

“Intinya, kami minta kepala kepala SKDP untuk jelih melihat displin pegawai termasuk keaktifan dan kehadiran pegawai di kantor," ujarnya kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (12/10/2016).

Usai sosialisasi oleh KPK, ujar Wenda, pemerintah provinsi diminta untuk menegakkan disiplin lebih utama.

"Kepala SKPD harus bisa membagi tugas kepada staf berdasarkan kinerja pegawai. Tentu ini akan berdampak positif agar seorang pegawai bisa meningkatkan kinerja saat melaksanakan tugas," kata Wenda.

Menurutnya, pembagian tugas yang buruk antara pimpinan dan staf menyebabkan kemerosotan kinerja pegawai. Pasalnya banyak laporan yang masuk ke BKD, ASN enggan masuk kantor karena tidak diberikan tugas oleh pimpinan.

"Akhirnya ketika pegawai datang ke kantor hanya menghabiskan waktu dengan duduk duduk saja hingga waktu pulang tiba," ujarnya.

Sementara mengenai kebijakan menaikan Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) di 2017, Wenda menilai sudah sangat tepat, karena bisa memacu kinerja setiap pegawai. 
"Kami bersyukur karena itu akan memberi motivasi kepada pegawai untuk lebih aktif lagi," tutupnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Papua, Elia Loupatty menginstruksikan ASN di lingkungannya harus disiplin."Apa perasaan anda jika kepala SKPD anda dipanggil, ini yang harus kalian pikirkan," ujarnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Gubernur lantik panitia seleksi anggota MRP jilid III

Selanjutnya

Pemprov Papua klaim tingkatkan IPM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 9489x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6375x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 6014x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4566x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe