Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pembangunan lapas anak dan perempuan terkendala lahan
  • Kamis, 17 Agustus 2017 — 19:00
  • 811x views

Pembangunan lapas anak dan perempuan terkendala lahan

“Hingga kini kami masih terbentur dengan lahan. Kami boleh merencanakan namun kami juga butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi,” katanya.
Sekda Papua, Hery Dosinaen saat memberikan remisi secara simbolis kepada warga binaan - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus anak dan perempuan sejak 2015, hingga kini belum terealisasi. Kendala utamanya adalah lahan.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, kepada wartawan, Kamis (17/8/2017), di sela-sela pemberian remisi kepada para penghuni Lapas Kelas IIA Abepura.

"Kami sudah diinstruksikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk mengkaji secara mendalam dan serius untuk aset atau tanah yang nantinya akan kami hibahka,n kepada Kanwil Hukum dan HAM yang nantinya bisa membangun lapas khusus untuk anak dan perempuan," katanya.

Dikatakan, jumlah personel Kemenkumham yang minim sekitar 400 orang, dibandingkan jumlah warga binaan, untuk itu pihaknya sangat membutuhkan intervensi dari Pemerintah Provinsi Papua.

"Harus ada konsolidasi secara intens yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham, untuk berkomunikasi baik secara horisontal maupun vertikal, guna menentukan langkah ke depan. Menjadi catatan kita bersama bahwa dengan banyaknya warga binaan, juga menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Ini tugas seluruh stakeholder untuk menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing," ujarnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Perwakilan Papua, Sarlotha Merahabla, menambahkan pembangunan lapas anak dan perempuan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua. Karena lapas tersebut untuk memisahkan tahanan anak dan perempuan, dari tahanan laki-laki dewasa. Pemisahan itu sejalan dengan permintaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise, beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Papua.

“Hingga kini kami masih terbentur dengan lahan. Kami boleh merencanakan namun kami juga butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi,” katanya.

Hingga kini, menurut Sarlotha, narapidana anak dan perempuan masih digabung di lapas-lapas yang tersebar di seluruh Papua, namun ruangan mereka dipisahkan dari lapas laki-laki dewasa.

“Masih satu atap tetapi ruangan mereka terpisah. Kami berharap sekali ada perhatian dari Pemda Papua. Bantuan dari pusat memang ada tetapi persoalan ini bukan hanya di Papua saja tetapi di seluruh Indonesia,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Calon terpilih 14 kursi ingin kepastian DPR Papua

Selanjutnya

Di hari Kemerdekaan RI, mobil Freeport ditembaki

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe