Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Ekonomi kerakyatan, jangan jual tanah
  • Rabu, 12 Oktober 2016 — 18:42
  • 613x views

Ekonomi kerakyatan, jangan jual tanah

“Tidak boleh ada tanah yang dipindahtangankan atau dijual dalam bisnis apapun. Semua harus bekrja di atas tanah mereka sendiri,” katanya.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw (tengah) ketika foto bersama dengan sejumlah kepala kampung adat di Kampung Sarmaikrang, Distrik Nimboran – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sentani, Jubi – Kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura memasuki tahun ketiga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memfokuskan pada persoalan ekonomi masyarakat.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan ketika berbicara tentang ekonomi kerakyatan, maka tanah tidak boleh ada masalah lagi, karena tanah itu akan dikelola masyarakat.

“Untuk itu, di tahun ketiga kebangkitan masyarakat adat kita dorong untuk masyarakat langsung berhadapan dengan para investor yang akan datang ke sini,” katanya di Sentani, Rabu (12/10/2016).

Menurutnya adat juga harus membuat komitmen terkait peningkatan sektor ekonomi rakyat.

“Kebangkitan ini untuk apa? Harus ada kerja riil demi kesejahteraan masyarakat kita,” katanya.

Dirinya berharap masyarakat adat siap melaksanakan komitmennya.

“Tidak boleh ada tanah yang dipindahtangankan atau dijual dalam bisnis apapun. Semua harus bekrja di atas tanah mereka sendiri,” katanya.

Menurut dia masyarakat adat harus punya komitmen soal ekonomi untuk sebuah investasi.

Ia mengklaim sudah berkomunikasi dengan masyarakat pesisir untuk mendatangkan invetor dari Norwegia soal komoditi perikanan.

Sementara daearah daratan fokus pada perkebunan, seperti jagung dan tebu.

“Khusus untuk tebu, pemerintah daerah juga sudah mengkomunikasikan dengan menteri perdagangan. Karena negara telah menghentikan impor gula dari luar negeri, dan daerah ini diminta untuk menyiapkan lahan 2 juta hektare untuk perkebunan tebu,” katanya.

Tokoh masyarakat di wilayah pembangunan tiga, Yohan Afasedanya mengatakan peningkatan ekonomi yang sedang digalakkan Pemkab Jayapura hendaknya dibarengi dengan ketersediaan SDM-nya.

“Betul sekali, ada keberpihakan pemerintah daerah untuk masyarakat lokal dengan memperhatikan sistem ekonominya. Tetapi hal ini juga tentunya tidak terlepas dari SDM-nya. Mubazir jika lahan adalah milik kita, tetapi yang mengelolanya bukan masyarakat lokal yang menjadi pemilik hak ulayat,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Mathius: Masyarakat adat harus bangkit dan sejahtera

Selanjutnya

Distrik Nimboran jadi tuan rumah perayaan HUT kebangkitan masyarakat adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe