Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. SK pergantian pimpinan DPRD Kaimana ‘KJ’
  • Sabtu, 19 Agustus 2017 — 14:49
  • 1315x views

SK pergantian pimpinan DPRD Kaimana ‘KJ’

Surat keputusan Gubernur Papua Barat perihal pergantian wakil pimpinan DPRD dari Ajid H. Kadir ke Dominggus Ruwe, dari Partai Demokrat, dikabarkan sudah ada, namun hingga kini pelantikan belum jelas kapan akan dilakukan.
Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay - Jubi
Jacob Owen
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Kaimana, Jubi - Surat keputusan Gubernur Papua Barat perihal pergantian wakil pimpinan DPRD dari Ajid H. Kadir ke Dominggus Ruwe, dari Partai Demokrat, dikabarkan sudah ada, namun hingga kini pelantikan belum jelas kapan akan dilakukan.

Berita soal pergantian wakil pimpinan DPRD dari Partai Demokrat ini sempat menghangat beberapa pekan terakhir. Pasalnya, sejak adanya informasi soal pergantian tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaimana, Adjid Kadir, berencana akan menggugat Partai Demokrat, partai yang mengusungnya menjadi anggota DPRD periode 2014-2019.

Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, yang dikonfirmasi Jubi belum lama ini di Gedung Dewan menyebutkan hingga saat ini belum dilaksanakan pelantikan.

“Belum ada pelantikan,” ujar Frans, singkat.

Disinggung rencana gugatan dari pihak Adjid Kadir terkait dengan pergantian pimpinan DPRD tersebut, Frans juga mengaku dirinya mendengar adanya gugatan itu.

“Iya katanya ada gugatan yang dilayangkan Pak Adjid dan kuasa hukumnya ke PTUN Jakarta,” tambahnya.

Sementara itu, hal yang sama pun disampaikan Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan), Olivia Herietrengge Ansanay. Dia mengatakan hingga saat ini belum ada pelantikan karena pihaknya masih menunggu Surat Keputusan Gubernur Papua Barat.

“Belum ada Surat Keputusannya. Kita juga masih menunggu dari Pemprov Papua Barat,” kata Olivia.

Informasi yang diterima Jubi, usul pergantian pimpinan DPRD Kaimana oleh DPC Partai Demokrat Kaimana sudah mendapatkan persetujuan dari DPP dan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, Faizal Tura, kuasa hukum Adjid Kadir, mengaku pihaknya sudah mendaftarkan gugatan perdata tersebut ke PTUN Jakarta.

“Nanti kita lihat dalam proses persidangan saja, karena berdebat dengan persepsi kita sendiri dan opini, tidak akan ketemu. Karena itu, mari kita buktikan di pengadilan saja,” tegasnya. 

Beberapa pihak yang  enggan disebutkan namanya menilai gugatan terhadap 17 anggota DPRD oleh Adjid Hi Kadir ke PTUN Jakarta ada kepentigan lain yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

“Kuasa hukum Pak Adjid ini PNS, staf di Sekwan. Apakah yang bersangkutan mempunyai izin dari pemerintah untuk menjadi kuasa hukum Ajid Kadir? Kalau tidak ada berarti ada kepentingan politik lain dibalik gugatan itu,” katanya.  (*)

 

loading...

Sebelumnya

Wabup Kaimana: SK tenaga kontrak belum final

Selanjutnya

Karyawan Freeport masih blokade Jalan Timika-Tembagapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe