Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. DPRP minta polisi berhenti jadi juru bicara Freeport
  • Minggu, 20 Agustus 2017 — 08:16
  • 7574x views

DPRP minta polisi berhenti jadi juru bicara Freeport

“Polisi seolah-olah bicara sebagai juru bicara perusahaan, bukan sebagai lembaga penegak hukum,” katanya kesal.
Aksi blokir jalan di Check Point 28, Timika yang dilakukan karyawan yang diPHK sepihak oleh PT. Freeport Indonesia, Sabtu (19/8/2017) - Jubi/Zely Ariane
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Pembubaran aksi demonstrasi dan pemblokiran jalan di area Check Point 28 oleh polisi terhadap aksi yang dilakukan karyawan PT. Freeport Indonesia pada Sabtu (19/8/2017) ditanggapi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Sejak Mei 2017, para pekerja telah menyampaikan masalah mereka. Berani memang. Sampai bulan keempat, pemogokan dilakukan. Seakan para pekerja berjuang sendiri tanpa sokongan negara. Pemerintah cenderung meng-iyakan pernyataan Freeport. Bukan membela hak-hak warga negaranya yang ditindas dan dihempaskan begitu saja,” kata Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I DPRP yang membidangi Hukum dan HAM.

Ia heran, meskipun pemerintah Presiden Jokowi melalui kementerian ESDM melakukan perbaikan regulasi khusus soal PTFI, kepolisian belum bisa mengimbangi kebijakan pemerintah ini. Paradigma aparat penegak hukum tak beda dari dulu sejak Freeport ada.

“Apa saja pernyataan Freeport, itulah yang disampaikan polisi ketika terjadi masalah,” katanya.

Ia mencontohkan, saat PTFI sebut blokade di Check Point 28 dan Gorong-gorong di Timika Papua dilakukan oleh sekelompok orang yang diberhentikan lantaran bolos kerja, polisi melalui Kabid Humasnya hanya mengiyakan saja.

“Polisi seolah-olah bicara sebagai juru bicara perusahaan, bukan sebagai lembaga penegak hukum,” katanya kesal.

Menurutnya, perjuangan kaum pekerja PTFI seakan sirna ketika suara mereka soal nasib mereka dikubur dengan berita rusuh, bakar-bakaran dan segalanya. Media-media nasional Indonesia isinya makar semua. Jarang yang muat tuntutan sebenarnya. Jarang pula yang singgung tidurnya Menakertras terkait masalah pekerja.

“Media seakan dibeli Freeport untuk menghujam siapa saja yang menuntut Freeport patuhi aturan. Perusahaan media tak lagi membedakan mana pernyataan Freeport, mana pernyataan polisi. Dimuat sama redaksinya. Aneh!” lanjutnya.

Ia menegaskan kebebalan PTFI di Bumi Amungsa ini harus diakhiri.

Akibat pembubaran paksa yang dilakukan polisi terhadap aksi blokade di Check Point 28 kemarin, empat orang terluka karena tembakan peluru karet, peluru tajam dan pukulan polisi. Selain itu, 11 orang ditahan oleh polisi.

Tri Puspital, Sekretaris Hubungan Industrial Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia menyebutkan selain karyawan PT KPI bernama Joh Yawang dua karyawan PT. Srikandi bernama Yudas dan Sapsuha Sahadil juga terluka karena tembakan polisi. John Wayang terluka di ibu jari kaki kirinya sehingga harus dijahit sedangkan Yudas terkena peluru tajam di bagian tumitnya. Sapsuha terkena peluru karet di pantatnya.

“Seorang istri karyawan, Ansye Lumenta dipukul oleh anggota Brimob saat kejadian. Ia terjatuh sehingga tangan dan kakinya terluka,” jelas Tri.

Usai pembubaran paksa itu, lanjutnya 11 orang ditahan oleh Polisi. Mereka ditahan di Mapolres Mimika. 11 orang tersebut adalah : 1) Matius Patinggi, 2) Arnon Merino, 3) Willem Yoku, 4) Kadir Apdul, 5) Andi Kafiar, 6) Fari Kirlwarani, 7) Iban Subandi, 8) Fellix Belli, 9) Winarno, 10) San Basri dan 11) Bambang Wijatnarko.

PTFI melalui juru bicaranya Riza Pratama mengatakan aksi di Check Point dilakukan oleh mantan karyawan.

“Mereka sekelompok mantan karyawan dalam jumlah besar (yang) menduduki area itu (Check Point 28),” jelasnya.

Manajemen PTFI menurutnya  sudah menghimbau karyawannya untuk tidak melintasi area Check Point 28 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Akibat pembubaran paksa yang dilakukan polisi, karyawan PTFI yang memblokir jalan melakukan aksi perusakan beberapa kantor kontraktor dan terminal Gorong-gorong. Kantor-kantor kontraktor ini diduga terus menerima karyawan baru sementara karyawan yang lama dan diPHK sepihak oleh PTFI tidak kunjung mendapatkan kejelasan nasib mereka. (*)

loading...

Sebelumnya

Gereja Pasifik nyatakan dukungan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua

Selanjutnya

OAP bertemu Presiden Jokowi, Menkopolhukam dianggap tak bisa tafsirkan pelanggaran HAM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe