Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. OAP bertemu Presiden Jokowi, Menkopolhukam dianggap tak bisa tafsirkan pelanggaran HAM
  • Minggu, 20 Agustus 2017 — 15:55
  • 1923x views

OAP bertemu Presiden Jokowi, Menkopolhukam dianggap tak bisa tafsirkan pelanggaran HAM

Hal ini menurutnya tercermin saat dirinya bersama 13 orang Papua berkesempatan bertatap muka dan silaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo di Istana Merdeka Jalan Veteran No.3 Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Agustus lalu.
Sejumlah tokoh masyarakat Papua berfoto bersama usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 15 Agustus lalu - IST
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengaku heran karena pejabat negara sekelas Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan tidak bisa menafsirkan apa itu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini menurutnya tercermin saat dirinya bersama 13 orang Papua berkesempatan bertatap muka dan silaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo di Istana Merdeka Jalan Veteran No.3 Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Agustus lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang dua jam tersebut 14 tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua berbincang dengan Presiden Jokowi didampingi Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

“Sebagai seorang Advokat dan Pengacara Hak Asasi Manusia (Human Rights Defenders) saya baru memahami bahwa hingga saat ini pemerintah negara Indonesia di level kementerian/lembaga seperti "bingung" dalam menafsirkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat,” kata Warinussy kepada Jubi, Minggu (20/7/2017).

Baca Aparat gabungan di Papua diduga tembak 17 OAP, satu tewas

Lanjutnya, saat itu Wiranto menyela diskusi antara 14 orang Papua dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu sedang berbicara tentang insiden penembakan Deiyai.

“Wiranto mengatakan : ....itu kan ada orang tenggelam, kemudian ada yang meminta tolong, tapi gak ditolong lalu marah-marah dan ribut, kemudian datang aparat keamanan Brimob dan ditenangkan tapi tetap ngamuk sudah dikasi tembakan peringatan, tapi nyerang aparat, sehingga ditembak kan? Jadi itu bukan pelanggaran HAM yang berat,..." Warinussy menirukan kalimat yang disampaikan Wiranto.

Lanjut Warinussy, Menko Polhukam mengatakan kalau yang namanya pelanggaran HAM berat adalah negara dalam hal ini Presiden memerintahkan aparat untuk menghabisi sekelompok orang tertentu misalnya orang Papua, itu baru namanya pelanggaran HAM yang Berat.

Padahal di dalam amanat Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sudah disebutkan : ..."Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini,..." 

“Itu artinya bahwa definisi pelanggaran HAM yang berat adalah definisi yang diatur hanya di dalam Undang Undang Pengadilan HAM ini yaitu Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, bukan di undang undang lainnya, termasuk pada sebuah pernyataan kosong tak berdasar hukum dari siapapun, termasuk Wiranto sebagai Menko Polhukam sekalipun,” katanya.

Baca Ini peluru tajam bos, bukan karet!

Sebab lebih lanjut di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut disebutkan : ..."pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : a.kejahatan genosida; dan  b.kejahatan terhadap kemanusiaan,..."

Lebih lanjut Warinussy menjelaskan di dalam Pasal 8 sudah dijelaskan tentang apa itu kejahatan genosida yang meliputi setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. 

Hal itu dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, pemaksaan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Baca Komisi I DPRP: jika terjadi penembakan lagi, kami ingin penentuan nasib Papua 

Tindakan atau perbuatan tersebut berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penghilangan orang secara paksa; kejahatan apartheid; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; dan atau perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional. 

“Siapa pelakunya? jelas Negara, karena korban pelanggaran HAM yang berat adalah warga sipil sebagaimana dimaksud di dalam UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” ujarnya.

Tentunya ini menjadi hal aneh karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebut belum sama sekali melakukan investigasi independen dan memperoleh "kesimpulan" sementara ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus seperti di Deiyai dan Pomako-Tembagapura-Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

“Dengan demikian menurut saya sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua yang pernah meraih Penghargaan Internasional "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 bahwa Pemerintah Indonesia, khususnya di jajaran setingkat Menko Polhukam masih "bingung" dengan apa itu pelanggaran HAM yang berat,” tambahnya.

Baca Kasus Deiyai, Papua : Penyelesaiannya tidak terbatas pada hukuman pelakunya

Hal ini tentunya menyulitkan rakyat Papua sebagai korban-korban pelanggaran HAM di Tanah Papua untuk memperoleh keadilan dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM di dalam Negara Republik ini.

“Karena itu intervensi internasional sangat diharapkan dalam konteks penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua,” simpulnya.

Wiranto, melalui berbagai media nasional sekitar dua minggu lalu mengatakan penembakan di Deiyai merupakan pidana umum atau kriminal yang telah diproses secara hukum oleh aparat hukum berwenang.

Ia mengaku heran ketika media asing menulis insiden penembakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran HAM berat.

Baca Kasus Deiyai, gubernur minta aparat belajar budaya Papua

"Ini baru saja (terjadi) di Deiyai, langsung Washington Post menulis terjadi pelanggaran HAM berat. Ada yang menganggap pelanggaran HAM berat, padahal itu kriminal, tindak pidana biasa. Yang menembak itu dihukum, selesai sebenarnya," ujar Wiranto di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, saat itu.

Menurut Wiranto, berdasarkan kronologi, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. (*)

loading...

Sebelumnya

DPRP minta polisi berhenti jadi juru bicara Freeport

Selanjutnya

Freeport tutup ruang perundingan dengan mantan karyawan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe