Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komnas HAM akan bentuk tim pemantau PSU Jayapura
  • Senin, 21 Agustus 2017 — 20:21
  • 448x views

Komnas HAM akan bentuk tim pemantau PSU Jayapura

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramadey mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya akan menurunkan tim melakukan pemantauan PSU Kabupaten Jayapura. 
Ilustrasi pelaksanaan pilkada Kabupaten Jayapura, Papua, 15 Februarilalu - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Komnas HAM Perwakilan Papua akan menurunkan tim melakukan pemantauan PSU di Kabupaten Jayapura, 23 Agustus 2017 mendatang.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramadey mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya akan menurunkan tim melakukan pemantauan PSU Kabupaten Jayapura. 

"Ada beberpa alasan kami, pertama masalah pilkada Kabupaten Jayapura ini menonjol secara nasional. Dalam pilkada Kabupaten Jayapura PSU ada 17 kepala distrik yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menolak PSU awal," kata Frits via teleponnya kepada Jubi, Senin (21/8/2017).

Katanya, ini merupakan kejadian pertama di Indonesia. Vonis pengadilan itu tentu dijatuhkan hakim bukan tanpa alasan, tentu ada pembuktian yang dinilai hakim menguatkan untuk menjatuhkan vonis.

"Kalau seperti ini mungkin saja pengadilan menilai ada yang tidak beres di lapangan dan membuat rasa warga merasa tidak aman dan nyaman terutama mengenai hak suaranya," ujarnya. 

Selain itu menurut dia, pada pilkada Jayapura lalu diduga ada keterlibatan polisi. Namun Kapolda Papua telah menyatakan anggotanya akan bersikap netral ketika PSU.

"Yang paling dikhawatirkan, 23 Agustus di Kabupaten Jayapura mendapat penolakan dari beberapa pasangan calon. Ini berpotensi terjadi gesekan," katanya.

Pihaknya ingin memastikan masyarakat benar-benar mendapat pemenuhan haknya sesuai HAM dan demokrasi. 

"Kami akan buka posko pengaduan dan merekrut mahasiswa menjadi relawan melakukan pemantauan. Apalagi tidak ada lembaga melakukan pengawasan, sehingga kami melaksanakan perintan Undang-Undang nomor 9," imbuhnya.  

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone mengatakan, jangan lagi ada hal-hal yang dapat menyebabkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura berujung pada gugatan hukum. 

"Semua pihak, terutama pasangan calon dan pendukungnya harus mensukseskan pelaksanaan PSU yang sudah dijadwalkan KPU. Tidak boleh diintervensi oleh siapa pun," kata Orwan. (*)

loading...

Sebelumnya

Decky: setop berikan proyek kepada PT Putra Dewa Paniai

Selanjutnya

BMD merasa haknya dikebiri sekretariat DPRP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe