Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. BMD merasa haknya dikebiri sekretariat DPRP
  • Senin, 21 Agustus 2017 — 20:27
  • 530x views

BMD merasa haknya dikebiri sekretariat DPRP

Menurutnya, jika permberhentiannya berdasarkan SK Mendagri, berarti ia harusnya menerima apa yang menjadi haknya hingga Desember 2016. Jika berdasarkan SK KPU, maka harusnya hak itu diaktifkan sejak Januari 2017.
Ilustrasi Gedung DPR Papua - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Boy Markus Dawir (BMD) merasa hak-haknya sebagai anggota DPR Papua selama ini dikebiri sekretariat dewan.

BMD mengatakan, sejak 1 November 2016, ia tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi haknya. Padahal ketika itu, SK pemberhentian dari Medagri belum keluar. Sekertariat DPR Papua memberhentikan hak-haknya berdasarkan SK penetapan KPU Papua No 56/ Kpts/ KPU-KT-JPR/×/2016 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota Jayapura tahun 2017.

"SK Mendagri Nomor 161.91-10328 tahun 2016 baru dikeluarkan, 22 Desember 2016. Tapi saya sudah tidak diberikan hak saya sebelum SK Mendagri keluar," katanya, Senin (21/8/2017). 

Katanya, kalau sekretariat dewan menggunakan SK KPU, harusnya ketika penetapannya sebagai calon Wali Kota Jayapura dibatalkan KPU, 11 Januari 2017, haknya sebagai anggota dewan diaktifkan kembali. "Tapi ini tidak. Hak saya baru diaktifkan kembali setelah pembacaan SK pengaktiifan saya oleh Mendagri, 8 Agustus 2017," katanya. 

Menurutnya, jika permberhentiannya berdasarkan SK Mendagri, berarti ia harusnya menerima apa yang menjadi haknya hingga Desember 2016. Jika berdasarkan SK KPU, maka harusnya hak itu diaktifkan sejak Januari 2017.

"Harusnya yang menjadi acuan adalah SK Mendagri, bukan KPU karena yang berhak memberhentikan adalah Medagri," imbuhnya. 

Terpisah, Kabag Keuangan Sekretariat DPR Papua, Mulyani mengatakan, sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri, maka hak-haknya dengan sendirinya dihentikan. 

"Seingat saya, sekitar Desember 2016 SK Mendagri turun dan sejak itu hak-hak dia sudah tidak dibayarkan. Haknya baru aktif kembali setelah muncul SK pengaktifan dari Mendagri. Ini sudah sesuai mekanisme. Mana berani kami kalau tidak sesuai mekanisme," ujar Mulyani.

Katanya, tidak hanya BMD, dua rekannya yakni Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni yang merupakan calon Bupati Jayapura dan Rustan Saru, calon Wakil Wali Kota Jayapura ketika itu, juga demikian.

"Itukan sama SK-nya beda nomor mungkin, tapi terbit pada bulan yang sama. Gaji itu tidak ada kelebihan satu rupiah. Kami memang tidak minta, tidak ada pencairan ke kami. Itu jadi plafon gaji tidak cair dan ada dalam kas daerah," katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komnas HAM akan bentuk tim pemantau PSU Jayapura

Selanjutnya

Hari ini Gubernur Papua dijadwalkan hadir sebagai saksi kasus korupsi beasiswa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe