Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Masyarakat keluhkan pemanfaatan kartu BPJS
  • Senin, 21 Agustus 2017 — 22:35
  • 968x views

Masyarakat keluhkan pemanfaatan kartu BPJS

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Hilarius Ulukyanan, mengungkapkan dari reses yang dilakukan di beberapa kelurahan dalam wilayah Distrik Merauke, masyarakat mengeluhkan penggunaan kartu BPJS ketika menjalani perawatan di rumah sakit.
Masyarakat di salah satu kampung di Distrik Sota, Kabupaten Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Hilarius Ulukyanan, mengungkapkan dari reses yang dilakukan di beberapa kelurahan dalam wilayah Distrik Merauke, masyarakat mengeluhkan penggunaan kartu BPJS ketika menjalani perawatan di rumah sakit.

Hal itu disampaikan Ulukyanan kepada Jubi di kantornya, Senin (21/8/2017).

“Memang ada sejumlah keluhan dari masyarakat, soal penggunaan BPJS. Dimana, saat mereka sakit dan hendak mengambil obat di apotek, namun tidak ada, terpaksa keluarga membeli  di apotek luar,” katanya.

“Ini menjadi salah satu keluhan karena masyarakat tahu jika saat menggunakan kartu BPJS, berarti tidak ada pembayaran atau pungutan lain, termasuk membeli obat di apotek,” katanya.

Persoalan lain yang ditemukan yakni di bidang pendidikan. Keluhan dari orangtua terkait pungutan  terhadap siswa-siswi. Para orangtua, kata Ulukyanan, mengetahui saja jika sekolah gratis. Namun, dalam kenyataan tidak seperti demikian. Bahkan, mereka mengaku sudah ada dan BOS, tetapi pungutan  tetap jalan.

“Saya kira ini menjadi suatu catatan bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke untuk meresponi dengan cepat keluhan orangtua,” pintanya.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu, yang membidangi masalah pendidikan dan pemerintahan.

“Saya sering mendapat pengaduan orangtua terkait pungutan dari pihak sekolah, apalagi menjelang pendaftaran penerimaan siswa baru. Mestinya pemerintah menanggapi dengan cepat berbagai keluhan dimaksud sehingga tidak terus dipersoalkan oleh para orangtua,” katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Sirfefa bantah anggota DPRD Merauke enggan kembalikan mobil dinas

Selanjutnya

Nelayan sulit jual ikan, Dewan akan panggil Kadis Kelautan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 8775x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6347x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5987x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4265x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe