Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. KPK dan bupati harap partisipasi DPRD sampaikan LHKPN
  • Selasa, 22 Agustus 2017 — 07:54
  • 495x views

KPK dan bupati harap partisipasi DPRD sampaikan LHKPN

Sosialisasi anti korupsi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Wamena, Jubi - Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo berharap seluruh anggota DPRD Jayawijaya untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai bagian dari partisipasi untuk pemberantasan korupsi di daerah itu.

"Saya sudah sampaikan kepada ketua DPRD Jayawijaya untuk anggota DPRD wajib mengisi LHKPN, tetapi sampai hari ini bapak dan ibu anggota dewan belum melaksanakan," kata Bupati Wempi saat sosialisasi anti korupsi dengan menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung pertemuan Ukumearek Asso Wamena, Senin (21/8/2017).

LHKPN merupakan kewajiban setiap pejabat pemerintah. Menurut Bupati, tidak adanya partisipasi itu dapat menghambat anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Jayawijaya pada 2018.

"Bagi bapak ibu yang hendak maju sebagai calon bupati, persyaratannya adalah pengisian LHKPN, itu wajib,” tegas Bupati.

Ia menuturkan, saat ini, tata cara pelaporan LHKPN sudah berubah dan berpedoman pada peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara.

Sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan melibatkan anggota DPRD di Jayawijaya diharapkan bisa memacu legislatif untuk mengisi LHPK sebagai dukungan terhadap pemerintah Jayawijaya dalam hal pemberantasan korupsi.

Koordinator KPK wilayah Papua, Maruli Tua Manurung kepada wartawan menjelaskan, cara yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah LHKPN karena LHKPN bisa mengontrol.

“Misalkan anggota dewan kita tahu gajinya, tunjangannya misalkan perbulan cuma Rp20 juta, tetapi per tahun dia tambah rumah, bikin hotel, nanti bisa kelihatan antara penambahan kekayaannya dengan penghasilan wajarnya,” jelasnya.

Menurut Maruli, dengan seorang pejabat atau anggota dewan melaporkan LKHPN secara rutin, itu akan memberikan wearnes kepada dia bahwa LHKPN bisa sampai ke KPK.

“Jadi untuk mencegahnya LHKPN harus dilaporkan. Kondisi sekarang, baru beberapa anggota dewan yang melaporkan dan teman-teman wartawan bisa membantu untuk mendorong ini,” katanya.

“Kita beri waktu secepatnya, jangan sampai September atau Oktober tahun ini. Jangan sampai tunggu akhir tahun juga. Lebih cepat lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Latuihamallo mengakui jika hingga kini dari 30 anggota dewan, baru 10 anggota yang telah memasukan LHKPN.

“Bukan kami tidak ingin melaporkan, hanya saja masih ada beberapa proses yang masih perlu dilakukan. Sampai hari ini laporan di sekretariat yang diberikan tugas oleh KPK untuk pelaporan itu, ada 10 anggota yang sudah memasukan laporannya dari 30 anggota dewan, hanya saja masih ada terkendala dokumen-dokumen pendukung yang masih kurang,” kata Taufik.

Kendala lain yang dialami, lanjutnya, pihaknya juga diberikan akses untuk memberikan data secara online, hanya saja terkendala dengan jaringan internet, meski staf juga sudah disiapkan untuk menginput data tetapi jika tidak, maka akan dipersiapkan data fisik dan disampaikan ke KPK.

“Dengan waktu yang diberikan hingga Oktober kami akan memasukan semuanya,” terangnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemda Yalimo salurkan Rp3 M dana studi mahasiswa di kota Jayapura

Selanjutnya

Menteri BUMN turunkan harga semen di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe