Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Emus: jangan jadikan Papua laboratorium cipta kondisi
  • Selasa, 22 Agustus 2017 — 18:20
  • 426x views

Emus: jangan jadikan Papua laboratorium cipta kondisi

"Jangan menjadikan Papua laboratorium cipta kondisi untuk memuluskan kepentingan-kepentingan sesaat, baik itu kepentingan kelompok atau golongan tertentu," kata Emus kepada Jubi, Selasa (22/8/2017).
Ilustrasi demo penembakan terhadap warga sipil di Papua di halaman kantor DPR Papua - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari Partai Demokrat, Emus Gwijangge meminta semua pihak, terutama yang memiliki kepentingan tertentu tidak menjadikan Papua laboratorium cipta kondisi.

"Jangan menjadikan Papua laboratorium cipta kondisi untuk memuluskan kepentingan-kepentingan sesaat, baik itu kepentingan kelompok atau golongan tertentu," kata Emus kepada Jubi, Selasa (22/8/2017).

Menurutnya, hal ini juga telah disampaikan fraksi Demokrat ketika sidang APBD Perubahan Papua 2017 pekan lalu, dalam pandangan akhir fraksi.

"Menyikapi masalah HAM di Papua belakang ini, kami fraksi Demokrat berharap ada keseriusan dari semua pihak untuk menjaga dan mampu memberikan rasa aman kepada semua masyarakat Papua," ujarnya.

Selain itu katanya, aparat kemanan negara harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat, agar dapat meminimalisir gesekan dengan masyarakat di suatu wilayah di Papua.

"Kami akan terus memantau dan mengikuti penanganan masalah yang sedang terjadi agar terbuka dan transparan, dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan, sehingga memberikan hukuman atas oknum keamanan yang melakukan pelanggaran," ujarnya.

Kata Emus, masalah pelanggaran HAM yang terus terjadi selama ini di Papua harus ditindaklanjuti secara serius dan sungguh-sungguh. Jangan sampai terkesan ada pembiaran.

Masalah pelanggaran HAM di Papua selama ini menjadi salah satu isu yang diangkat hampir semua fraksi DPR Papua dalam sidang APBD Perubahan Papua, pekan lalu.

Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W Mimin, ketika pelaporan pandangan akhir fraksinya mengatakan, setelah mendengar, melihat dan mencermati berbagi peristiwa yang terjadi sejak 1961 hingga kini, sebagai catatan penting jika terjadi penembakan lagi terhadap masyarakat sipil di Papua, maka diminta kepada pimpinan DPR Papua menyelenggarakan paripurna istimewa untuk mendengar suara rakyat. 

"Jika Papua benar-benar telah menjadi bagian intergral dari republik ini, semua pelanggaran HAM demi tegaknya keadilan harus dibawa dan diadili secara hukum yang adil dan transparan," kata Mimin ketika itu. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Usir PT Putra Dewa dan Brimob dari Deiyai, warga buat petisi

Selanjutnya

Penyelenggara diingatkan netral pada PSU Kabupaten Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe