Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penyelenggara diingatkan netral pada PSU Kabupaten Jayapura
  • Selasa, 22 Agustus 2017 — 18:27
  • 568x views

Penyelenggara diingatkan netral pada PSU Kabupaten Jayapura

"Jangan karena kepentingan tertentu sehingga tidak lagi berpegang pada tugas dan fungsinya," kata Kadepa, Selasa (22/8/2017).
Ilustrasi pelaksanaan pilkada Kabupaten Jayapura, Papua, 15 Februari lalu - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua membidangi politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa, mengingatkan penyelenggara pilkada dan aparat keamanan bersikap netral dalam PSU Kabupaten Jayapura, Rabu (23/8/2017).

Ia mengatakan, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan aparat keamanan harus benar-benar netral dan tidak terkontaminasi politik dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura.

"Jangan karena kepentingan tertentu sehingga tidak lagi berpegang pada tugas dan fungsinya," kata Kadepa, Selasa (22/8/2017).

Ia berharap, pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura terlaksana dengan baik. Jangan lagi ada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya gugatan hukum yang berujung PSU.

"Kami mendukung penuh KPU dan penyelenggara lainnya, selama mereka benar-benar bekerja sesuai tupoksinya," ujarnya.

Kata Kadepa, rencana Komnas HAM Perwakilan Papua menurunkan tim pemantau, juga harus didukung agar lembaga itu benar-benar dapat melakukan pemantauan secara maksimal.

Komnas HAM Perwakilan Papua akan menurunkan tim melakukan pemantauan PSU di Kabupaten Jayapura. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramadey mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya akan menurunkan tim melakukan pemantauan, PSU Kabupaten Jayapura. 

"Ada beberapa alasan kami, pertama masalah pilkada Kabupaten Jayapura ini menonjol secara nasional. Dalam pilkada Kabupaten Jayapura PSU ada 17 kepala distrik yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menolak PSU awal," kata Frits via teleponnya kepada Jubi, Senin (21/8/2017).

Katanya, ini merupakan kejadian pertama di Indonesia. Vonis pengadilan itu tentu dijatuhkan hakim bukan tanpa alasan, tentu ada pembuktian yang dinilai hakim menguatkan untuk menjatuhkan vonis.

"Kalau seperti ini mungkin saja pengadilan menilai ada yang tidak beres di lapangan, dan membuat  warga merasa tidak aman dan nyaman terutama mengenai hak suaranya," ujarnya. 

Selain itu menurut dia, pada pilkada Jayapura lalu diduga ada keterlibatan polisi. Namun Kapolda Papua telah menyatakan anggotanya akan bersikap netral ketika PSU.

"Yang paling dikhawatirkan, 23 Agustus di Kabupaten Jayapura mendapat penolakan dari beberapa pasangan calon. Ini berpotensi terjadi gesekan," katanya.

Pihaknya ingin memastikan masyarakat benar-benar mendapat pemenuhan haknya sesuai HAM dan demokrasi. (*)

loading...

Sebelumnya

Emus: jangan jadikan Papua laboratorium cipta kondisi

Selanjutnya

Kadepa: ada apa di balik tersinggungnya Pangdam terkait FI?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe