Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Keluarga korban penembakan Deiyai kirim surat ke PBB
  • Selasa, 22 Agustus 2017 — 18:58
  • 1465x views

Keluarga korban penembakan Deiyai kirim surat ke PBB

Surat yang ditandatangani oleh SPKRD, Yulianus Mote, beserta keluarga korban dan segenap elemen masyarakat seperti  tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, mahasiswa, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Deiyai itu, dialamatkan juga ke anggota dewan HAM PBB, Presiden Republik Indonesia, Kapolri Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kapolda Papua, Kompolnas dan Komnas HAM Rebuplik Indonesia.
AKBP Stefanus Adii, perwakilan Polda Papua dan Kapolsek Tigi, IPTU Ferry M. Mahue saat melakukan tanda tangan petisi pengusiran PT. Putra Dewa Paniai dan Brimob pada aksi damai di halaman kantor DPRD Deiyai, Senin, (21/8/2017) – Jubi/Abeth You
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Deiyai, Jubi – Pada aksi damai yang dilakukan oleh rakyat Deiyai melalui Solidaritas Peduli Kemanusiaan Rakyat Deiyai (SPKRD) di halaman kantor DPRD Deiyai, Senin, (21/8/2017), dibacakan sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jeneva.

Surat yang ditandatangani oleh SPKRD, Yulianus Mote, beserta keluarga korban dan segenap elemen masyarakat seperti  tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, mahasiswa, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Deiyai itu, dialamatkan juga ke anggota dewan HAM PBB, Presiden Republik Indonesia, Kapolri Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kapolda Papua, Kompolnas dan Komnas HAM Rebuplik Indonesia.

Berikut isi suratnya:

Dengan Hormat,

Yang mulia Presiden Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan segala rasa penyesalan kami keluarga korban kasus Deiyai Berdarah, 1 Agustus 2017 di kampung Oneibo, Distrik Tigi merendahkan diri datang di hadapan Bapak berkaitan dengan laporan nasional Indonesia, berhubung penanganan kasus penyelesaian Pelanggaran HAM sebagaimana yang dipresentasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi dan Bapak Yosana H. Laoly, selaku Menteri Hukum dan HAM Indonesia, pada 3 Mei 2017 dalam rangka pelaksanaan siklus ke-3 dari UPR. Presentasi laporan HAM Indonesia yang dihadiri oleh 109 negara sebagai pembicara atau penangkap atas presentasi laporan yang  dimaksud.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi dan Bapak Yosana H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Indonesia, telah menyampaikan beberapa kemajuan dan tantangan penegakan HAM di Indonesia, lebih khusus kedua Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami anggap pernyataan tersebut sebagai upaya negara untuk memuliakan diri di depan Perserikatan Bangsa Bangsa dan kepada 109  negara yang ikut hadir dalam siklus ke 3 dari UPR. 

Delegasi Indonesia juga mengklaim bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakadilan termasuk Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut ayat ke-125 dalam laporan nasional Indonesia telah melaporkan pendirian Tim Integratif di bawah Kementerian Politik Hukum dan Keamanan termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk pada tahun 2016, untuk bekerja secara independen untuk menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua, terutama kasus penembakan Oneibo, Deiyai.

Setelah Ibu Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM menyampaikan komitmen kepada forum yang terhormat, dua bulan kemudian pada 1 Agutus 2017. Anggota BRIMOB POLDA PAPUA menembak 17 warga sipil di Kabupaten Deiyai, Papua.

Gereja dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mengumpulkan informasi dan data di lapangan bahwa 17 orang korban di antaranya 1 meninggal dunia atas nama Yulianus Pigai, 30 tahun dan 16 korban yang lainnya mengalami luka tembak. 
Negara Indonesia tidak menghargai dan menghormati komitmen yang dibangun dan disampaikan kepada forum terhormat, Sesi ke-27 Tinjauan Periodik Universal, UPR, Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017 di Jenewa. Kami keluarga korban dan masyarakat Kabupaten Deiyai menyampaikan sikap dan pernyataan sikap, perhatian penting atau khusus dan tantangan sebagai berikut: 

1.           Laporan presentase yang disampaikan pada 3 Mei 2017 oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yosonna H. Laoly merupakan sebagai laporan pujian dari presiden tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM).
2.    Untuk anda ketahui bahwa negara Rebuplik Indonesia tidak dengan sesungguhnya hendak memperbaiki situasi HAM di Papua. Tetapi laporan yang disampaikan di PBB adalah suatu perhatian oleh 109 negara dalam penegakan HAM. Seolah-olah penegakan HAM di Papua berjalan sesuai dengan standar HAM.
3.    Kami sangat menyesal sikap Pemerintah Indonesia (Menteri Koordinaor Politik dan Keamanan) Wiranto menyampaikan di media www.kompas.com di Jakarta, kasus Deiyai bukan Pelanggaran HAM. Pernyataan saudara Wiranto menyudutkan korban-korban Pelanggaran HAM di Deiyai, Papua. 
4.    Laporan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, kepada Wakil Presiden Hak Asasi Manusia di PBB dan kepada 109 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak sesuai fakta dan kebenaran yang terjadi di Papua. 
5.    Untuk Anda ketahui laporan pujian yang disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM, bahwa Indonesia telah membentuk tim penyelesaian Pelanggaran HAM pada tahun 2016. Namun selama satu setengah tahun tidak ada tindakan-tindakan kongkrit oleh Pemerintah Indonesia, yang direncanakan dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
*** 
Perhatian penting atau khusus
1.    Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera membentuk tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM di Papua, lebih khusus penembakan di Oneibo, Deiyai.
2.    Kami minta PBB mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi wartawan asing dan lembaga-lembaga HAM internasional untuk bebas masuk ke Provinsi Papua dan Papua Barat.
3.    Kami minta berdialog yang terbuka dan bermartabat antara Pemerintah Indonesia dan korban-korban pelanggaran HAM di Tanah Papua terutama wilayah adat Meepago yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
***
Tantangan
1.    Kondisi Papua yang masih dalam situasi konflik kekerasan, salah satunya Deiyai. 
2.    Banyaknya operasi-operasi militer, polisi dan intelijen di Papua.
3.    Tidak ada jaminan keamanan bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Demikianlah surat kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami keluarga korban atas nama korban pelangaran HAM kasus Deiyai menyampaikan terima kasih.

Deiyai, Papua, 21 Agustus 2017

SOLIDARITAS PEDULI KEMANUSIAAN RAKYAT DEIYAI  2017

(YULIANUS MOTE). 

Turut ditandatangani oleh P. Santon Tekege, tokoh agama Katolik Dekenat Paniai, Keuskupan Timika. Frans Mote, ketua Dewan Adat Daerah Deiyai. Melianus Pakage, Kepala Desa Oneibo. Blandina Pekei, Mama Deiyai. Ani ote, tokoh perempuan Deiyai. Robi Edowai, tokoh pemuda. Pdt. Nahor Dogopia, tokoh agama Kingmi. Saverius Pekei, perwalina Pemda Deiyai. Lambertus Pekei, ketua mahasiswa Deiyai se Indonesia. Hendrik O. Madai, korlap umum, Alfred Pakage, anggota DPRD Deiyai. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Natalius Pigai: pemeriksaan gubernur jangan ada muatan politik

Selanjutnya

Relawan LE: Dana pendidikan, manufer lain kriminalkan Lukas Enembe

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe